KOTAKU, BALIKPAPAN-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan H Subari mengaku puas dengan hasil susunan Fraksi-Fraksi sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 yang diumumkan melalui rapat paripurna yang digelar, Kamis (17/2/2022). “Fraksi Partai Gabungan pecah, Hanura merapat ke Fraksi Partai Golkar, PKB gabung dengan Nasdem membentuk Fraksi Gabungan, kemudian PPP dengan Perindo juga Fraksi Gabungan. Jadi total ada tujuh fraksi, sebelumnya enam, tentu ini akan lebih dinamis,” terang Subari ditemui usai rapat paripurna.
Khusus PKS, lanjut Subari membentuk fraksi sendiri. “Sesuai Undang-Undang dan tata tertib DPR, minimal empat kursi sesuai jumlah komisi di DPRD Balikpapan sedangkan PKS enam kursi jadi cukup (membentuk Fraksi), enggak perlu gabung,” ujar Subari yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS.
Ya, DPRD Balikpapan telah mengumumkan secara resmi susunan Fraksi. Dengan total tujuh Fraksi. Dalam pembentukan susunan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan, terdapat sejumlah perubahan. Masing-masing Partai Hanura yang sebelumnya tergabung dalam Fraksi Partai Gabungan, kini bergabung dalam Fraksi Partai Golkar. Kemudian PKB yang sebelumnya menjadi bagian Fraksi PDI Perjuangan kini tergabung dalam Fraksi Gabungan Partai Nasdem-PKB,” sambungnya. Setelah ini tinggal menunggu susunan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
Pembentukan AKD dianggapnya jauh lebih menarik. Utamanya proses pemilihan Badan Kehormatan (BK). “Karena ada lima orang yang dipilih. Berarti ada dua fraksi yang akan tersisih, tinggal kekuatan lobi,” ulasnya.
Jauh lebih menarik lagi, sambung dia, pemilihan ketua komisi. “Tinggal bagaimana teman-teman yang ditempatkan di komisi, berjuang menjadi ketua komisi,” ulasnya. Disebut menarik karena momentum sisa periode berdekatan dengan Pemilu.
Termasuk Fraksi PKS yang mengincar kursi ketua komisi. “Kami realistis, kami menginginkan Ketua Komisi I. Tentu ini perlu perjuangan tapi kami optimis bisa menempatkan kader sebagai ketua komisi,” tegasnya.
Momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim dan Balikpapan sebagai kota penyangga melatarbelakangi keinginan tersebut. “IKN tentu memberikan banyak perubahan,” imbuhnya.
Disinggung figur yang akan diusung Fraksi PKS sebagai Ketua Komisi I, Subari enggan mengira-ngira. “Ada beberapa nama. Tapi semua masih dinamis, enggak bisa ditetapkan sekarang karena figur menentukan. Walau pun sudah kesepakatan partai, akan dilihat siapa figur yang bisa membawa arah yang lebih baik. Karena ini penting, jangan sampai ketua dipaksakan kemudian tidak bisa bekerja dengan yang lain akan merepotkan komisi tersebut sehingga tidak bisa melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)
