KOTAKU, BALIKPAPAN-Hasil rekomendasi dari tim evaluasi tahap pertama program menuju 100 Smart City di Kota Balikpapan dipaparkan dalam evaluasi tahap kedua yang digelar di ruang rapat lantai I Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Jum’at (10/11/2023).
“Evaluasi tahap pertama lalu ada rekomendasi yang harus dipenuhi dan ini sudah kami penuhi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Murni saat diwawancarai wartawan.
Ya, Murni bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Muhaimin, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan Adamin Siregar yang memberikan penjelasan kepada tim evaluasi.
Disebutkannya, rekomendasi itu merupakan hasil evaluasi tahap Smart City tahun 2022, dalam hal ini terdapat 12 rekomendasi.
Pertama, mempercepat penyelesaian proses harmonisasi rancangan peraturan wali kota tentang Smart City Balikpapan.
Kemudian yang kedua mendorong Pemkot Balikpapan untuk aktif mengikuti sertakan entitas swasta dalam pengembangan Smart City.
“Yang ketiga yakni perlu didorong menerbitkan regulasi limbah industri,” tuturnya.
Selanjutnya, perlu upaya untuk meningkatkan rasio anggaran Smart City terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembiayaan non APBD.
“Ini contohnya seperti menggandeng Corporate Sosial Responsibility (CSR),” jelasnya.
Yang kelima yakni perlu mengoptimalkan fungsi dewan Smart City, tim pelaksana Smart City, maupun forum Smart City.
“Untuk ini, di Balikpapan ada beberapa perguruan tinggi yang bisa diajak kerja sama,” ujarnya.
Selanjutnya yang keenam perlu usaha keras untuk menaikkan nilai SPBE dan yang ketujuh sosialisasi terkait Smart Governance perlu digalakkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kemudian yang kedelapan yaitu survei yang dilakukan saat ini hanya mengambil responden sebanyak 50 orang yang belum mewakili populasi Kota Balikpapan.
“Kami disarankan untuk ini, ada baiknya dalam kesempatan berbeda dilakukan survei dengan responden yang lebih banyak sehingga mencerminkan populasi yang diwakilinya,” paparnya.
Kemudian yang selanjutnya perlu evaluasi kaitan misi dan visi daerah dengan program terkait Smart City.
Kemudian ke-10 perlu ditingkatkan literasi Smart City kepada masyarakat.
Selanjutnya perlu meningkatkan integrasi dan data antar perangkat daerah untuk meningkatkan nilai indeks SPBE dan mewujudkan satu data Indonesia.
“Dan yang terakhir perlunya pemanfaatan lebih luas dalam pengembangan program strategi nasional dalam hal ini IKN (Ibu Kota Negara, Red) melalui program Smart City,” pungkasnya. (*)
