Tes antigen dan PCR dipandangnya sebagai syarat formalitas, bukan untuk kepentingan pencegahan. “Lebih baik ini dihilangkan, karena masyarakat sangat terbebani dan sulit ekonominya,” imbuh BHS.
Dia mencontohkan, negara-negara seluruh dunia, masyarakat yang menggunakan transportasi publik domestik tidak dibebani persyaratan vaksin dan tes antigen maupun PCR melainkan hanya cek suhu tubuh. “Hanya di Indonesia yang memiliki kebijakan persyaratan tumpang tindih. Kecuali, bila biaya antigen atau PCR dibebankan kepada pemerintah. Tetapi ini pasti akan membebani APBN yang bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.
BHS menambahkan, untuk transportasi laut yang menjadi ujung tombak transportasi antar pulau karena Indonesia merupakan negara kelautan dan penggunanya masyarakat kelompok menengah bawah, maka persyaratan antigen dan PCR cukup membebani. “Kadang (biayanya) jauh lebih besar daripada harga tiket transportasi publiknya. Maka persyaratan tersebut khususnya untuk transportasi laut seyogyanya dihilangkan,” pungkasnya. (*)
