KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai, anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional, lantaran biayanya membengkak 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun.
“Ini pembekakkan biaya yang fantastis, karena nilai penawaran awal dari China 5,55 miliar dolar AS, bila jumlah total biaya 8 miliar dolar AS maka terjadi kenaikan 40 persen lebih. Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut,” kata BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono melalui keterangan tertulis yang disampaikan, Kamis (14/10/2021).
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, membengkaknya biaya dalam jumlah yang dinilai cukup besar, akan membebani masyarakat. “Karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat yakni APBN. Masyarakat juga akan kesulitan mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Maka transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.
Dengan biaya pembangunan sebesar itu, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar,” tutu alumni ITS tersebut.
Misalnya, lanjut ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 Kilometer (Km). Biaya yang dibutuhkan pun sekira Rp45 triliun, dengan asumsi per kilometer rel kereta api menelan biaya sebesar Rp30 miliar seperti data yang dilansir Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Rel kereta api tersebut, sambung BHS, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik. Sekaligus antisiapasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini melimpah akibat kesulitan mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di Sumetara. Mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya. Sehingga dengan adanya rel kereta Trans Sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
BHS menambahkan, keterbatasan jumlah rangkaian kereta api (rollling stock) di Sumatera saat ini, bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan Rp8 triliun untuk asumsi anggaran tiap rangkaian Rp40 miliar. Jika terwujud, maka akan terjadi kenaikan hampir tiga kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di Sumatera, saat ini.
“Dengan hanya membutuhkan total biaya Rp53 triliun di atas, maka akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di Sumatera dan ini tentunya dampaknya jauh lebih besar dari pada membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung,” tutur BHS.
Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur ini menuturkan, pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yanglebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. “Bila dengan anggaran Rp114 triliun itu sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkain kereta api baik barang maupun penumpang,” pungk8 BHS. (*)
