Alumni ITS Sepuluh Nopember Surabaya Ini, mensinyalir wacana penghapusan daya listrik 45 VA ini untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar dan cenderung ada ajakan pemborosan untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih alias Over Supply akibat kebijakan pemerintah saat ini yang terlanjur mempunyai program membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Pelaksanaannya dilakukan oleh swasta yang telah melakukan kontrak dengan PT PLN untuk jangka panjang.
“Program inilah yang mengakibatkan produksi listrik berlebih sebesar 50 persen yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga masyarakat didorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih. Misalnya wacana penggunaan kompor listrik yang pernah saya tolak saat masih menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI 2017-2018, dengan program kompor listrik waktu itu, tentunya akan mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik bagi masyarakat, karena setiap kompor listrik menggunakan daya di atas 1.000 watt setiap penggunaannya dan tentu masyarakat akan kesulitan untuk membayar tarif listrik di Indonesia yang tagihannya tidak rasional dan sangat tinggi,” tulis BHS di halaman Instagram yang terverifikasi miliknya.
Seharusnya, lanjut dia menerangkan, pemerintah juga perlu mendorong PLN melakukan efisiensi agar tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi dan penagihan yang tidak rasional. Saat ini masyarakat dihadapkan tarif listrik yang tidak masuk akal. “Tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi seperti Indonesia, misalnya Malaysia 4,9 sen, Vietnam 8 sen dan Laos 3,8 sen sedangkan di Indonesia pembayaran tagihan listrik bisa lebih 2,5 kali lipat lebih mahal dari perhitungan tarifnya sendiri. Sehingga, yang ditagihkan kepada masyarakat dibanding di Jepang yang tarifnya 22 sen lebih mahal daripada di Indonesia dan bahkan tagihan di Indonesia mendekati tagihan harga listrik tertinggi di Jerman yang tarifnya sebesar 33,8 sen,” tulis anggota Dewan Pakar Gerindra ini masih di halaman Instagram miliknya.
Nah, lanjut BHS lagi, karena di Indonesia, gaji yang diperoleh pekerja baik formal maupun informal berkisar Rp1,5 juta sampai dengan Rp3,5 juta berjumlah sekitar 70 juta pekerja, ditambah lagi sekitar 33 juta petani, 4 juta nelayan, serta masyarakat yang menganggur sebanyak 5,8 persen dari total penduduk Indonesia berkisar 15.58 juta penduduk berdasarkan data BPS, dan tergolong masyarakat kurang mampu, maka menginginkan mengkonsumsi listrik subsidi dengan daya 450 VA.
Harusnya masih menurut dia, wacana perubahan penggunaan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA dibatalkan. Karena ditengarai menguntungkan PT PLN dan mitra swastanya akibat kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang kurangnya penggunaannya. “Agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi dan kebijakan kenaikan harga BBM,” tutup BHS. (*)
