“Bila masyarakat menggunakan transportasi publik di Indonesia menjadi sangat mahal bisa jauh lebih mahal daripada menggunakan transportasi pribadi, sehingga dapat dikategorikan masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi bukan hanya masyarakat kaya, tetapi juga termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tujuannya untuk penghematan bila dibandingkan dengan menggunakan transportasi publik,” terang alumnus ITS Surabaya ini.
Lebih lanjut kata BHS, hal ini berbanding terbalik dengan negara yang transportasi publiknya sudah terkoneksi dengan baik. Jepang, Singapura, dan negara di Eropa Barat misalnya. Menurutnya, masyarakat dari bawah sampai menegah atas pun memanfaatkan transportasi publik secara maksimal karena lebih murah dan tepat waktu.
Sementara itu, masih menurut BHS, di Malaysia, pemerintahannya merasa bahwa transportasi publik belum bisa maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun transportasi publiknya jauh lebih baik konektivitasnya dibanding dengan di Indonesia. Pemerintah Malaysia pun tahu diri dan tetap memberikan subsidi bahan bakar yang diberikan kepada masyarakatnya.
“Jenis BBM yang diberikan kepada masyarakat Malaysia adalah Petrol 97 yang setara dengan pertamax turbo. Tanpa subsidi seharga 4,84 ringgit atau setara Rp16.400 per liter. Sedangkan BBM yang disubsidi, Petrol 95 setara dengan pertamax plus. Harganya 2,05 ringgit atau setara Rp6.957 per liter. BBM subsidi lainnya yaitu solar harganya 2,15 ringgit setara Rp7.297 per liter. Bahkan transportasi publik baik taxi maupun logistik seperti truk dan bus bisa menggunakan bahan bakar gas yang harganya 50 persen lebih murah dari BBM,” rinci BHS yang juga Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim ini.
Lantas, lanjut BHS, kenapa harga BBM di Malaysia bisa jauh lebih murah dibanding Indonesia yang juga sama-sama penghasil minyak mentah dan membeli BBM dari sebagian besar negara yang sama dengan Indonesia, misalnya Saudi Arabia, Singapura.
Karena itu, BHS menegaskan, kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pertalite tidak tepat dan tidak berdasar, karena bukan BBM bersubsidi, serta tidak efisien dan akan mempersulit masyarakat yang berpendidikan rendah, setidaknya sebesar 20 persen di Indonesia dengan pendidikan minim.
