KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya menuntaskan persoalan banjir yang selama ini mengancam. Utamanya saat musim penghujan.
Salah satu langkah strategis yang kini tengah didorong yakni pembangunan bendungan pengendali banjir (Bendali) Ampal Hulu, yang diyakini mampu menurunkan potensi banjir secara signifikan.
Namun, realisasi pembangunan proyek tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) maupun pemerintah pusat.
Itu karena, proyek pembangunan Bendali Ampal Hulu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sebanyak Rp140 miliar.
Adapun Bendali Ampal Hulu dirancang untuk menampung sementara air hujan agar kawasan Jalan Beller dan Jalan MT Haryono Balikpapan tidak tergenang.
Pemkot Balikpapan pun telah resmi mengusulkan bantuan dana agar proyek tersebut dapat segera dieksekusi.
“Bantuan anggaran sudah kami usulkan. Saat ini kami masih menunggu dukungan dari Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan Rita, usai menghadiri rapat teknis mitra kerja yang digelar DPRD Balikpapan, Selasa (1/7/2025).
Menurut Rita, proyek pembangunan Bendali Ampal Hulu menjadi penting karena berdasarkan proyeksi teknis, dapat mereduksi genangan air hingga 50 hingga 60 persen dari potensi banjir.
“Kalau ini tertangani, dampak positifnya akan terasa besar,” tambahnya.
Saat ini, proyek pembangunan Bendali dalam tahap pengerukan.
Rita menerangkan, sejauh ini, Pemkot Balikpapan telah menunjukkan kemajuan dalam penanganan banjir. Dari total 64 titik rawan banjir atau yang dia sebut Baseline, 24 titik di antaranya berhasil direduksi.
Meski begitu, ujar Rita melanjutkan, tantangan baru muncul. Beberapa wilayah, terutama di Gunung Samarinda, mulai menunjukkan potensi banjir baru akibat pembukaan lahan yang masif.
“Ada penambahan titik genangan, khususnya di Gunung Samarinda. Ini disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan yang mempercepat aliran air dan menambah beban saluran,” jelas Rita.
Pemkot Balikpapan berharap agar usulan bantuan anggaran dari pusat dan provinsi bisa segera direalisasikan. (*)
