Selain itu, juga kewajiban daerah asal usul perantau untuk bisa melindungi warganya yang ada di perantauan atau bahkan mengajak warganya kembali pulang ke kampungnya agar tidak tertular virus Covid-19.
“Bukan malah pemerintah daerah menolak warganya untuk kembali ke kampung halamannya pada saat pandemi Covid-19 di perantauan. Tentunya, di saat kembali harus memenuhi standarisasi protokol kesehatan Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus,” gebunya. Apabila tidak bisa kembali ke kampung halaman maka, sudah kewajiban daerah asal perantau bisa melindungi warganya selama di perantauan dengan memberikan jaminan kesehatan dan kehidupannya jika diperlukan. “Jadi, pemerintah daerah asal perantau harus betul-betul memiliki tanggung jawab untuk masyarakatnya di kota perantau,” paparnya kemudian.
Bambang melihat, secara psikologis orang dalam keadaan gagal di perantauan akibat wabah Covid-19 tentu tertekan (stress), karena takut tertular. Sehingga, butuh perlakuan yang tidak memperburuk keadaan.
“Bagaimanapun juga, warga yang masih memegang KTP daerah asalnya itu sebagai pendukung dari kepala daerah masing-masing yang telah menuangkan hak pilihnya. Jadi, pemerintah daerah itu harus betul-betul mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya.
Saya sangat tidak setuju ketika ada orang pulang kampung yang kesulitan akibat pandemi Covid-19 dihentikan petugas di jalan dan disuruh balik lagi. Itu sudah sangat merugikan mereka, karena dengan biaya kebutuhan yang besar dan kesulitan mereka selama di perantauan, mereka harus kembali lagi dan dibiarkan berjuang untuk menghindari wabah yang bisa menyerang mereka di perantauan,” tegas Bambang.
Asalkan tetap sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, tidak ada alasan tidak mengizinkan pulang kampung. Bila perlu, lanjut dia, pemerintah daerah asal perantau memfasilitasi pengawalan warganya yang hendak pulang kampung, agar tidak dihambat pada saat perjalanan menuju daerah asal. “Bukan dibiarkan kesulitan,” pungkasnya. (*)
