KOTAKU, BALIKPAPAN-Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menolak keras kebijakan pemerintah akan menaikkan tarif Listrik. Menurutnya, kenaikan tarif listrik justru akan memberi efek domino negatif terhadap ekonomi dan membuat inflasi naik tidak terkendali sehingga mengganggu program pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Rabu (5/1/2021) dijelaskan, seharusnya, kata anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, tarif listrik di Indonesia jauh lebih murah, lantaran PLN mendapatkan penyertaan modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun tahun 2022.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sumber energi dan terbesar di dunia. Seperti geothermal, minyak, gas, batu bara dan kelapa sawit.
“Namun faktanya, tarif listrik di Indonesia lebih mahal dari Jerman. Perbandingan tagihan listrik di Jerman sama dengan di Indonesia dengan penggunaan peralatan listrik yang jumlah wattnya sama. Misalnya di Jerman menggunakan peralatan listrik seperti mesin cuci baju 2.000 watt. mesin cuci piring 1.000 watt, seterika 1.200 watt, kompor listrik dan oven 3.000-4000 watt, vacum cleaner 750 watt, water heater 1.500 watt dan satu AC saat musim panas, tagihan listriknya 67 Euro atau Rp1.079.169 posisi Juni 2021. Sedangkan di Indonesia yang menggunakan satu AC 1 PK dan satu unit kulkas 2 pintu tagihan listriknya Rp909.580. Padahal penggunaan elektronik di Jerman lebih banyak dan penggunaan listriknya lebih besar bahkan tarif listrik di Jerman tiga kali lipat dari Indonesia yakni 36 sen US per kwh,” ungkapnya.
Menurutnya, itu karena di Jerman menggunakan bahan baku energi listrik yaitu gas dan batubara yang di impor dari Rusia dan energi terbarukan kincir angin serta merupakan tarif listrik termahal nomor dua di dunia.
Sedangkan di Indonesia yang mempunyai sumber energi beragam dan tarif listrik yang dicantumkan pemerintah sebesar 11 sen US per kwh. “Tarif listrik di Indonesia bisa dikatakan termahal di dunia,” hardik Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jatim ini.
Jika benar lanjut dia menerangkan, maka diduga PLN melakukan pembohongan publik. “Atau memang kesalahan teknis operasional yang mengakibatkan tagihan menjadi tidak rasional.
Maka PLN harus segera membenahi dan tidak boleh menaikkan tarif sebelum melakukan pembenahan dan sementara. Tolak kenaikan tarif listrik 2022,” lantang BHS. (*)
