Lalu 22 Agustus lalu kembali terjadi penurunan kasus menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030. Periode itu, kata BHS, kondisinya sama persis saat pemerintah belum menunjuk koordinator palaksana PPKM tepatnya 20 juni yakni sebesar 13.737 dan kematian 371 per hari.
BHS pun menilai analisa terhadap hasil penerapan PPKM belum dilakukan secara maksimal.
Alumni ITS Surabaya ini menambahkan, penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi.
Selain itu, BHS juga menyinggung soal vaksinasi yang dilakukan pemerintah dan hampir menyentuh 50 persen rakyat Indonesia. Ia memandang, pemerintah belum yakin terhadap kemampuan efikasi vaksin yang disiapkan. Terbukti pemerintah masih menggunakan hasil test PCR maupun antigen sebagai persyaratan masyarakat untuk melakukan kegiatan menggunakan fasilitas publik termasuk transportasi publik, mal dan layanan layanan publik di samping syarat vaksinasi yang dirangkap dengan antigen dan PCR dalam banyak kegiatan masyarakat. Padahal saat menggunakan transportasi publik atau ke mal, masyarakat membatasi interaksi karena tidak ingin tertular Covid. Itu masih ditambah ketatnya pengawasan penerapan protokol covid-19.
Sehingga ia berharap, pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dengan kemudahannya. “Jangan malah dipersulit dengan persyaratan dan biaya mahal. Kalau dipersulit maka masyarakat akan pindah ke transportasi pribadi dan ini malah akan sulit untuk dikendalikan.
Persyaratan rangkap vaksinasi serta antigen dan PCR tidak terjadi di banyak negara di dunia. Hanya cek suhu tubuh saja, apalagi jika sudah vaksinasi. Karena negara-negara tersebut sangat yakin terhadap efikasi vaksinasi yang diberikan kepada warganya. Seperti Selandia Baru, Australia, China, Itali dan beberapa negara Eropa lainnya,” papar dia.
Untuk mengatasi penularan Covid-19 itu, BHS menyatakan, sebaiknya pemerintah menggerakkan seluruh ASN yang jumlahnya sekitar 4,5 juta serta TNI Polri yang jumlahnya 1,5 juta, untuk menyosialisasikan serta mengawasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap kegiatan yang dijalani masyarakat.
“Dan ini saya kira jauh lebih efektif daripada penerapan PPKM, apalagi kalau pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kyai termasuk RT/RW seluruh Indonesia untuk ikut mengingatkan komunitas atau warganya disiplin Prokes Covid-19. Serta mendorong meningkatkan imunitas masyarakat secara maksimal. Tidak perlu ada penyekatan,” lugasnya.
Termasuk, imbuh BHS lagi, memaksimalkan seluruh Puskesmas yang jumlahnya sekitar 100 ribu di seluruh Indonesia untuk mengedukasi pencegahan serta pengobatan Covid secara maksimal. “Dan ini masuk dalam mitigasi bencana,” pungkas Owner PT Dharma Lautan Utama (DLU) Group ini. (*)
