KOTAKU, BALIKPAPAN-Sedang hangat diperbincangkan publik terkait data pribadi 279 juta penduduk Indonesia yang diduga bocor. Bersamaan dengan itu, santer juga dikabarkan bahwa kebocoran data diduga dari BPJS Kesehatan.
Terkait itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan Sugianto angkat bicara. “Data BPJS Kesehatan seluruh Indonesia hanya 222 juta, sedangkan yang bocor 279 juta. Jadi ya ini sebagai informasi saja. Kalau memang data kami, ya ada kelebihan dong,” tuturnya kepada awak media, Senin (24/5/2021).
Dijelaskan, BPJS Kesehatan sudah melakukan klarifikasi ke Bareskrim Polri. Direktur Utama BPJS Kesehatan juga sudah membentuk tim khusus bersama dengan BSSN, Tim Cyber Security Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tim Cyber Polri.
“Jadi akan bersama-sama tim khusus tersebut juga akan menelusuri, kira-kira data mana sih yang bocor ini. Jadi perlu waktu untuk pengumpulan, dan nanti kalau sudah ditemukan data apa yang bocor, nanti akan diinformasikan lebih lanjut,” ulasnya.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan.
“Kami tunggu saja dari pusat,” ulasnya.
Ia mengklaim bahwa pihaknya terus menjaga kerahasian data karena merupakan hal penting. BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga memiliki banyak data mulai dari pelayanan dan lainnya. “Itu yang kami harus jaga,” bebernya.
Disinggung potensi risiko penyalahgunaan akibat kebocoran data, ia pastikan cukup kecil, dikarenakan untuk menggunakan data BPJS Kesehatan perlu melakukan konfirmasi nomor KTP.
“Saat ini ya untuk BPJS Kesehatan ketika ada data yang diketahui orang lain memang belum tentu datanya bisa digunakan, karena juga harus konfirmasi bisa nomor KTP kepada pihak faskes (Fasilitas Kesehatan, Red),” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan meskipun terjadi kebocoran data, namun tak dapat disalahgunakan. “Ya memang ada nomor BPJS-nya, kami pastikan memang tidak bisa digunakan oleh orang lain karena ketika memberikan pelayanan di faskes minimal masyarakat harus membawa kartunya. Kalau tidak ada kartu membawa kartu digital mobile JKN. Kalau diperlukan pihak rumah sakit juga bisa mencocokan dengan KTP-nya, jadi potensinya sangat kecil untuk disalahgunakan,” imbuhnya.
Namun ia menegaskan, BPJS Kesehatan akan memperketat proses validasi. Dari sebelumnya hanya menunjukan kartu JKN KIS, ke depanya juga akan melihat KTP.
“Itu antisipasi kami, tapi insyaAllah sangat kecil untuk penyalahgunaanya,” pungkasnya. (*)
