KOTAKU, BALIKPAPAN-Program gratis iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Balikpapan dipastikan akan terus berjalan hingga tahun 2026, meski pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur H Gasali dalam Dialog Warga yang digelar di Pendopo Pantai Lamaru, Minggu (30/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi layanan prioritas seperti BPJS gratis.
“Program BPJS gratis tetap berjalan, tidak terdampak pemangkasan anggaran. Yang dikurangi lebih banyak program pembangunan fisik,” ujarnya.
Lebih lanjut Gasali menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program BPJS gratis tahun depan masih berkisar Rp95 miliar.
Meskipun jumlah peserta yang memanfaatkan layanan BPJS terus meningkat setiap tahunnya, anggaran ini tetap stabil.
“Justru kami mendorong Dinas Sosial untuk memperbarui data peserta agar anggaran yang tersedia tepat sasaran, untuk warga yang benar-benar berhak,” tambahnya.
Menurut Gasali, pembaruan data menjadi kunci agar bantuan iuran BPJS tersalurkan secara efektif. Proses verifikasi dan sinkronisasi data dilakukan oleh Dinas Sosial bersama pemerintah pusat untuk memastikan seluruh warga yang membutuhkan mendapat manfaatnya.
“Dinas Sosial saat ini masih melakukan Update data sebagai bagian dari laporan untuk pemerintah pusat,” jelas Gasali.
Program BPJS gratis menjadi salah satu upaya Pemkot Balikpapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Keberlanjutan program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga layanan publik yang mendasar tetap berjalan.
Gasali menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan program ini melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Kami pastikan layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan tetap terjamin. BPJS gratis akan tetap menjadi prioritas,” tuturnya.
Program iuran gratis BPJS Kesehatan tidak hanya membantu menanggung biaya kesehatan, tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial yang vital bagi warga yang kurang mampu. (*)
