KOTAKU, BALIKPAPAN-Di tengah tingginya isu global warming, pembangunan ekonomi hijau merupakan hal mendesak. Apalagi dikaitkan dengan jumlah penduduk, masa mendatang.
Indonesia, terus berkomitmen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan hijau yang juga menjadi momentum penting menjelang peringatan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 2045 mendatang.
Ketika dikaitkan dengan kondisi sosial demografi penduduk. Besaran, struktur, komposisi, dan distribusi penduduk saat ini dan menjelang tercapainya target Indonesia Emas 2045 menjadi penting untuk dipahami dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan dan implementasi pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai bagian dari Sensus Penduduk 2020 Long Form, bekerja sama dengan Pusat Riset Kependudukan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK-BRIN) telah menyelenggarakan kajian kualitatif “Pembangunan Ekonomi Hijau” dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia untuk mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan berkelanjutan untuk 34 provinsi di Indonesia.
Untuk itu, maka BRIN menyelenggarakan diseminasi hasil kajian untuk Region Pulau Kalimantan lebih tepatnya di Kota Balikpapan yang berlangsung di Hotel Novotel, Rabu (23/11/2022).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Dia mengatakan kegiatan diseminasi ini bermanfaat dan tentunya akan menjadi masukan bagi pemerintah.
“Terlebih saat ini sedang merencanakan pembangunan daerah untuk tahun 2024-2025,” tuturnya dalam sesi Press Conference.
Menurutnya, program ekonomi hijau itu menjadi bagian dari proses pembangunan daerah. Dan hasil-hasil diseminasi kajian akan menjadi bentuk ruang dialog serta menjadi arah bahwa masyarakat perlu untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan yang berbasis ekonomi hijau.
Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) DR Athiqah Nur Alami mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Diharapkannya, melalui program desimilasi ini tercipta dialog yang produktif dan konstruktif antara berbagai pihak yang melakukan penelitian. “Selain itu juga ada masukan dari berbagai pihak dan stakeholder setempat untuk meningkatkan kerja sama yang telah disusun,” paparnya.
Menurutnya, selama ini ekonomi hijau dengan kondisi demografi memang belum sejalan. Itu karena ekonomi hijau masih berorientasi sektor ekonomi, sementara itu kondisi sosial demografi seperti angka kelahiran dan penduduk yang hidup di daerah kumuh belum terjamah.
“Jadi belum ada koneksinya atau kaitannya untuk membangun ekonomi yang berbasis masyarakat,” ucapnya.
Oleh sebab itu, maka penting untuk dikembangkan menjadi inisiatif oleh masyarakat agar bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
Lebih lanjut, selain hasil kajian berupa laporan penelitian, kerja sama dua lembaga ini menghasilkan laporan kebijakan (policy paper) serta film dokumenter jelajah praktik hijau Indonesia yang berjudul “Semai”. Dua produk riset tersebut telah dirilis dalam acara Indonesia Research and Innovation (INARI) Expo, 27 Oktober 2022. (*)
