KOTAKU, BALIKPAPAN-Tantangan kian besar dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini. Selain persiapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tapi juga tantangan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,08 triliun.
Kendati demikian, masih ada kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Balikpapan.
Saat ini, kekosongan itu pun diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Hal ini menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Dia menilai jika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas maka pelayanan dan pengambilan keputusan tak bisa berjalan maksimal.
Bukan tanpa alasan, mengingat kewenangan dari Plt itu berbeda dengan pejabat definitif.
“Bagaimana mau mengoptimalkan pelayanan jika kepala dinas masih banyak yang pelaksana tugas,” ucap Budiono ketika ditemui awak media di DPRD Balikpapan, Kamis (2/3/2023).
Bahkan jabatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) juga masih diisi pejabat Plt, padahal Balikpapan memiliki target PAD sebesar Rp1,08 triliun.
“Untuk mengoptimalkan target dan kekosongan OPD, seharusnya Pemkot Balikpapan sesegera mungkin mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayanan bisa optimal,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mendorong agar sesegera mungkin mengisi dan memilih pejabat definitif.
“Jika mau open bidding atau mutasi harus ada penggantinya. Jangan seperti sekarang, dimutasi sampai sekarang belum ada penggantinya,” pungkasnya. (*)
