KOTAKU, BALIKPAPAN-Kota Balikpapan terus berupaya jadi kota yang ramah disabilitas dalam berbagai aspek. Salah satunya dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi aksesbilitas untuk penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas.
Sosialisasi diikuti camat dan lurah Kota Balikpapan.
Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Kamis (2/11/2023) di Hotel Grand Tiga Mustika.
Mewakili Wali Kota H Rahmad Mas’ud, Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot, Andi Yusri Ramli juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga SIGAB.
Andi Yusri mengapresiasi SIGAB yang telah menyelenggarakan sosialisasi ini. “Beberapa waktu lalu SIGAB juga sempat menggagas kegiatan serupa dengan sasaran SD dan Puskesmas di Kota Balikpapan,” katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan mendukung tersedianya aksesibilitas atau fasilitas bagi penyandang difabel untuk berbagai sarana publik.
“Pada dasarnya para difabel juga memiliki hak serupa dengan warga negara lainnya. Termasuk dalam akses pelayanan publik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, para disabilitas ini juga memiliki hak sama dalam partisipasi untuk pembangunan. “Mereka juga merupakan aset pembangunan yang tertulis dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016.
Bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya,” ungkapnya.
Terlebih Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), juga kota yang nyaman dihuni. Artinya harus nyaman bagi semua kalangan. “Saya meminta pada camat dan lurah untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena saudara memimpin OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan terdekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia melanjutkan, lingkungan kerja para camat dan lurah ini dirancang ramah, merangkul serta mengakomodir semua kalangan tanpa kecuali. “Termasuk juga para disabilitas ini,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur SIGAB Suharto menyampaikan antusiasnya membangun kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan.
“Apalagi jika Kaltim jadi IKN. Kami dari unsur disabilitas harus mempersiapkan diri. Karena kami berharap agar Kaltim uga sebagai IKN yang juga pionir provinsi inklusif,” ungkapnya.
Menurut dia, IKN Nusantara juga perlu disiapkan sebagai ibu kota yang inklusif terhadap disabilitas. Meski bukan pekerjaan mudah. Banyak hal yang perlu ditangani.
“Mulai dari peningkatan kapasitas para disabilitas, memberi pemahaman stakeholder tentang hak-hak disabilitas, dan juga terpenting mempersiapkan infrastruktur fisik maupun pemerintahan. Mulai dari keluarahan, kecamatan, sampai kota,” jelasnya.
Dengan begitu ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan bisa bersabar dan konsisten dalam mempersiapkan sistem inklusif. “Ini pekerjaan panjang dan kami harap tetap bersemangat. Karena mewujudkan inklusi butuh kekuatan tekad,” pungkasnya. (*)
