KOTAKU, BALIKPAPAN-Hilangnya minyak goreng murah dipasaran membuat masyarakat sempat geram. Bahkan antrean minyak goreng oleh emak-emak pun sempat terjadi dan kerap mengular di pusat belanja modern. Tidak terkecuali toko-toko modern. Melihat hal itu, Pemerintah Kota Balikpapan pun tak akan tinggal diam.
Ya, sanksi tegas bahkan hingga dibawa ke ranah hukum pidana bakal menjerat bagi oknum distributor, pedagang, hingga oknum warga yang nekat menimbun minyak goreng (migor). Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud saat dijumpai awak media di Balai Kota Balikpapan, Kamis (10/3/2022).
“Yang jelas kami harus tahu dulu, sebulan maksimal satu keluarga butuh 2-4 Liter migor, jika membeli lebih dari 4 Liter tentu ini ada kecurigaan, dan ini yang potensi menimbun,” ucapnya.
Sebelumnya, orang nomor satu di Kota Balikpapan ini berharap agar warga tidak panik. Lantaran dari kepanikan ini maka bisa saja terjadi aksi borong. Aksi seperti itu yang perlu dihindari dengan harapan agar stok bisa terbagi rata. “Tapi kenyataan di lapangan panic buying yang kemungkinan melakukan penimbunan tidak membeli sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Dugaan demi dugaan pun mulai muncul, seperti ada kesempatan para oknum untuk mencuri kesempatan di balik melejitnya harga minyak goreng.
“Atau jangan-jangan ada oknum yang mencari kesempatan seperti saat ini untuk membeli migor (dalam jumlah) banyak agar dijual kembali dengan harga tinggi,” ujarnya menaruh duga.
Untuk itu, Rahmad menekankan akan melakukan pengawasan. Nekat menimbun akan diproses secara hukum. “Termasuk untuk siapa pun oknumnya yang menimbun baik dari distributor, masyarakat sudah ada regulasi dan dipidanakan.
Dan kalau (dari kalangan) pedagang dan distrubutor bukan hanya izin usahanya saja dicabut, orangnya ditangkap,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia kembali menyampaikan agar tidak panik lantaran dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru.
“Yang jelas masyarakat jangan panik, lantaran khawatir akan menimbulkan masalah baru,” tutupnya. (*)
