“Ombudsman tidak mampu bekerja secara maksimal, kalau masyarakat tidak kritis, tidak dinamis, dan tidak perpektif. Partisipasi masyarakat itu leading sektor utama yang harus ombudsman raih,” ujar Hery.
Pascadiskusi publik ini, Hery berharap Pertamina jangan menghilang dari peredaran rakyat, mengingat Pertamina sebagai leading sektor yang mengelola basis energi agar sering berkolaborasi dengan rakyat. “Jangan hanya merapat dengan pemerintah daerah tapi kepada rakyat itu penting secara langsung,” ulasnya.
Menurutnya, tata kelola energi merupakan dimensi pelayanan publik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadi tanggung jawab negara, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga Ombudsman perlu melakukan pengawasan supaya terwujud mutu pelayanan negara sektor energi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Kahmi Balikpapan Madram Muchyar mengatakan, dengan hadirnya Ombudsman dalam diskusi publik ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan.
“Tujuan dari berdirinya Ombudsman ini mengawal dan mengawasi lancarnya proses administrasi atau pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat,” terangnya.
Salah satu yang sering ditemui Ombudsman yakni maladministrasi, sehingga Majelis Daerah KAHMI penting menghadirkan Ombudsman. “Jangan sampai maladministrasi berlarut-larut, sehingga penyelesaian terhadap masyarakat bisa terhambat,” ungkapnya.
Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan Ombudsman di Balikpapan, untuk bisa menyosialisasikan kepada masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pelayanan publik dapat dipahami.(*)
