KOTAKU, BALIKPAPAN-Konsul Jenderal Australia dari Kedutaan Australia untuk Makassar, yakni Todd Dias, menyampaikan komitmen kemitraan antara Australia-Indonesia, dalam ajang Alur Laut KepulauanIndonesia (ALKI) II Zone Investment Forum 2023.
Ya, ALKI II Zone Investment Forum 2023 merupakan kegiatan bergengsi yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Dihadiri para delegasi negara calon investor dan 11 provinsi yang ada di dekat jalur ALKI II.
ALKI II Zone Investment Forum 2023 juga menjadi ajang promosi potensi 11 provinsi yang hadir dalam kegiatan bertaraf internasional tersebut.
Adapun Todd Dias, hadir dalam sesi seminar sebagai salah seorang narasumber, bersama Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Capt Zaenal A Hasibuan.
Seminar dilaksanakan usai ALKI II Zone Investment Forum 2023 dibuka secara resmi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik bersama Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud.
Seminar ALKI II Zone Investment Forum 2023 dilaksanakan di Grand Jatra Hotel kawasan Balikpapan Superblock (BSB), Rabu (25/10/2023). Sementara seluruh rangkaian acara dipusatkan di atrium e.Walk BSB digelar mulai Selasa (24/10/2023) hingga Minggu (29/10/2023).
Selaku Konsul Jenderal Kedutaan Australia, Tood Dias tidak hanya fokus di Makassar, tetapi juga meliputi Kaltim dan beberapa daerah di kawasan jalur ALKI II.
Todd fasih berbahasa Indonesia. Ia memulai presentasinya dari sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia yang sudah terbangun sejak beberapa abad lalu.
“Bapak (Pj) Gubernur Kaltim sudah menjelaskan bahwa ALKI II simbolnya segitiga.
Menurut saya ini sangat cocok, karena orang asli Australia di sebelah utara, simbolnya segitiga layar Pedewakang. Yakni perahu Indonesia yang datang ke Australia beberapa abad yang lalu,” urai Todd.
Lebih jauh, ia menerangkan proses kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia, khususnya terkait perdagangan dan investasi antara kedua negara, yang berlaku sejak Juli 2020.
Kemitraan itu terkait dengan kepastian bisnis dan membantu menarik investor. Serta menawarkan produk visa baru.
“Ini sangat penting untuk menarik investor dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya.
Investor Australia tidak hanya mempertimbangkan peraturan dan kepastian bisnis, tetapi juga berapa besar saham yang bisa dipegang investor asing. Dan itu sudah tertera di dalam kemitraan ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, selama ini Australia melalui program bernama Katalis yang mendukung pembangunan bidang bisnis.
“Sebagai contoh, sudah ada investor Australia yang bermitra dengan Indonesia dan membutuhkan Feasability Study (studi kelayakan, Red) investasi, maka bisa dicapai oleh program Katalis.
Harapan saya fasilitas ini bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Adapun bentuk kemitraan Australia-Indonesia terkait infrastruktur yang telah berjalan, kata dia, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan infrastruktur.
“Kemudian ada Kalimantan Road Toll Masterplan yang terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN).
Dan yang kedua ada peraturan tentang Public Private Partnership (PPP) dan ini diminta oleh Indonesia untuk mendorong investasi khususnya dari sektor swasta,” ujarnya.
Selain itu, kemitraan kedua negara juga terkait dengan Partnership for Infrastruktur, berupa bantuan teknis untuk pengawasan proyek di IKN.
“Ini bukan dalam pembangunan infrastruktur tapi lebih kepada pengawasan perencanaan infrastruktur.
Tentunya Australia sudah berpengalaman karena seperti Indonesia yang membangun IKN, ini seperti Ibu Kota Asutralia yakni Camberra,” katanya.
Menurutnya, ada perbedaan antara IKN dan Camberra. Yakni perencanaan IKN dilakukan dengan lebih detail dan memperhatikan lingkungan.
Selain itu masih banyak bentuk kemitraan lain antara kedua negara yang telah berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam pengembangan IKN Nusantara untuk masa depan. (*)
