KOTAKU, BALIKPAPAN-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Balikpapan Adamin Siregar turut menghadiri agenda diskusi panel di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (1/11/2023).
Agenda itu dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Masing-masing Menteri Keuangan Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) RI Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebagai narasumber.
Melalui kesempatan tersebut, Menteri PAN/RB RI Abdullah Azwar Anas membahas terkait ribuan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah.
“Ini membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien,” tuturnya.
Bahkan khusus aplikasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya ada perbedaan antara Kemenpan-RB dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Oleh sebab itu, semua akan dimigrasikan dalam satu portal layanan, dalam hal ini sistem aplikasi ASN secara nasional.
“Secara bertahap ASN pemerintah pusat dan daerah akan satu aplikasi,” ujarnya.
Penerapan ini rencanakan direalisasikan untuk pertama kalinya di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di kawasan Penajam Paser Utara.
Mengingat Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN maka tidak menutup kemungkinan Balikpapan bakal menyusul dalam waktu dekat.
Untuk di Balikpapan, kata Adamin penyederhanaan aplikasi itu sudah ada namun belum terealiasi.
“Dari sisi perencanaan sudah ada, tapi kami tetap mengikuti rencana nasional karena nanti daerah dilarang membuat aplikasi lain, nanti aplikasinya ada dua aplikasi umum dan khusus,” ujarnya.
Menurutnya penyederhanaan aplikasi itu juga termasuk untuk menyederhanakan birokrasi dan juga tidak terlepas dari digitalisasi yang juga sesuai dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Jadi nantinya dari beberapa aplikasi akan disederhanakan untuk umum yaitu pelayanan publik yang mengintegrasikan mulai dari perizinan kesehatan dan lainya yang menyangkut pelayanan publik serta untuk khusus ya untuk ASN itu sendiri,” pungkasnya. (*)
