KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Balikpapan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak.
Aspirasi tersebut muncul dalam aksi damai yang digelar di depan gedung DPRD Jumat (28/2/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sepuluh tuntutan, termasuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Terkait itu, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, menegaskan akan mengawal aspirasi mahasiswa tersebut.
“Kami menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas. Ini adalah bentuk demokrasi yang sehat, dan kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Alwi.
Soal tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, Alwi menekankan bahwa DPRD Balikpapan memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan.
Namun, dia berjanji untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami akan meneruskan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Bahkan, kami mengajak lima perwakilan mahasiswa untuk ikut serta ke DPR RI guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung,” jelasnya.
Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan tetap berkomitmen untuk menjadi penghubung antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah pusat dalam menyuarakan kepentingan daerah.
Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, mahasiswa juga mengangkat isu-isu lokal seperti persoalan banjir dan ketersediaan air bersih di Balikpapan.
Menanggapi hal ini, Alwi menawarkan solusi melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pemangku kebijakan terkait.
“Untuk persoalan yang ada di daerah, kami bisa menyelesaikannya lewat RDP. Kami bisa memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU), camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi yang konkret. Ini jauh lebih efektif dibandingkan berdemo di jalan,” tegasnya.
Menurutnya, aksi demonstrasi memang merupakan hak masyarakat dalam berdemokrasi. Namun, jika hanya berujung adu argumentasi tanpa solusi nyata, maka permasalahan tidak akan terselesaikan.
“Kalau hanya mengedepankan sikap keras tanpa solusi, masalah tidak akan selesai. Namun, jika duduk bersama dan membahasnya dalam forum resmi, bisa menemukan jalan keluar yang lebih konstruktif,” tambahnya.
DPRD Balikpapan memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme.
“Kami tidak akan menutup telinga terhadap permasalahan warga. Jika ada kebijakan yang bisa kami dorong untuk tingkat daerah, kami akan lakukan. Jika harus melibatkan pemerintah pusat, kami siap mengawal hingga tuntas,” pungkas Alwi.
Dengan komitmen ini, DPRD Balikpapan berharap agar komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif guna menciptakan solusi yang nyata bagi permasalahan di Kota Balikpapan. (*)
