KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait minimnya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang disediakan pengembang perumahan.
Ia berharap para pengembang perumahan di Kota Minyak lebih bertanggungjawab.
“Kami ini sudah terlalu sering sidak (inspeksi mendadak, Red). Masalah bendali, maupun izin-izinnya. RTH (Ruang Terbuka Hijau, Red), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah, Red).
Tolong ini dirapikan. Jangan sampai setelah sidak, baru banyak temuan-temuan,” kata Alwi, ditemui di DPRD Kota Balikpapan, Selasa (1/8/2023).
Ia mengatakan, banyak laporan masyarakat yang ditujukan kepada Komisi III.
Oleh karena itu, ia berharap semua masalah yang semestinya menjadi tanggung jawab para pengembang, diselesaikan secepatnya.
“Contohnya warga (Perumahan Balikpapan) Regency yang mempermasalahkan WTP (Water Treatment Plant, Red). Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami,” katanya.
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, DPRD Kota Balikpapan tidak menutup keran investasi sektor properti. Baik investor lokal maupun investor dari luar.
Namun sejatinya pengembang perumahan memenuhi fasum dan fasos.
Ia juga telah meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlalu memihak para pengembang.
“Ternyata kami sidak, temuan masih ada. Kami juga sudah sampaikan ke OPD, jangan terlalu memback-up pengembang perumahan. Kalau memang salah atau ada yang kurang (ditegur),” tegasnya.
Pengembang perumahan terkait dengan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mengurusi masalah IPAL, WTP, kebersihan dan perizinan.
Mulai dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.
Menurutnya, OPD dan DPRD Kota Balikpapan perlu bersinergi untuk membantu pengembang, menyelesaikan persoalan.
“Misalnya terkait perizinannya. Nanti kami bantu komunikasikan dengan OPD terkait (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu /DPMPTSP, Red), jadi jangan dipersulit,” ungkapnya. (*)
