KOTAKU, BALIKPAPAN-Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan kini menghadapi beragam dampak, baik positif maupun negatif, dari pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski begitu, hingga saat ini Balikpapan belum menerima bantuan khusus dari pemerintah pusat untuk mengatasi lonjakan populasi yang memperbesar kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas umum.
Terkait itu, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa dukungan anggaran khusus diperlukan untuk membantu kota ini menghadapi konsekuensi langsung dari pembangunan IKN.
“Sampai sekarang, Balikpapan hanya mengandalkan APBD. Padahal, dampak dari perkembangan IKN sudah mulai terasa, seperti kemacetan yang makin parah dalam satu tahun terakhir,” ungkap Alwi, Selasa, (29/10/2024).
Pertambahan jumlah penduduk, baik pendatang baru maupun pekerja proyek IKN, mulai membebani kota yang kini harus beradaptasi cepat.
Menurut Alwi, ada sisi positif dari perkembangan ini, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhotelan dan UMKM.
“Namun, sisi negatifnya juga terlihat, seperti kemacetan yang meningkat dan pasokan air yang sering kali tidak stabil,” lanjutnya.
Krisis pasokan air menjadi salah satu isu mendesak. Alwi menjelaskan bahwa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) sering kali mengalami kendala dalam distribusi air, yang kini harus menyesuaikan dengan peningkatan permintaan.
“PTMB sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kota, tetapi dengan adanya sekitar 10 ribu pekerja RDMP yang menggunakan sumber daya kota, sering terjadi keluhan terkait pasokan air,” ujar Alwi.
Politisi Partai Golkar ini pun mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Flyover di wilayah kemacetan tinggi, termasuk Balikpapan Timur dan simpang Rapak.
“Pelebaran jalan mungkin bukan solusi optimal mengingat rumitnya proses pembebasan lahan. Namun, jika ada Flyover atau tol seperti di Makassar, kami yakin itu bisa membantu mengurai kemacetan,” harapnya.
Dengan tantangan infrastruktur yang semakin kompleks, DPRD Balikpapan menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pusat agar Balikpapan dapat mengembangkan potensi sebagai kota penyangga yang tangguh dalam menghadapi perkembangan IKN. (*)
