Parlementaria

DPRD Balikpapan Dorong Revisi Aturan Kepengurusan IMTN

KOTAKU, BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan agar aturan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dilonggarkan. Usulan itu dilatarbelakangi banyaknya keluhan proses mengurus IMTN yang dinilai terlalu lama dan mahal.

Terkait itu, Ketua Komisi I H Laisa Hamisa mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk merevisi sejumlah pasal dalam Perda IMTN.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan, dalam mengurus kejelasan hak kepemilikan lahan.

“Kami ingin tidak menyulitkan masyarakat, itu saja,” kata Laisa, kairb6ia disapa saat ditemui, Kamis (11/8/2022).

Ia berharap, dengan adanya revisi terhadap sejumlah pasal tersebut, proses pengurusan IMTN jadi lebih cepat, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat.

“Kemudian tak memakan biaya besar. Karena harus mengurus sertifikat lagi.

Intinya jangan sampai IMTN itu sulit untuk kepengurusan. Sedangkan masa berlaku IMTN cuma tiga tahun, dan harus diperpanjang lagi,” terangnya.

Revisi ini juga dilakukan sejalan dengan adanya aturan baru dari Kementerian Agraria yang menyebutkan surat segel bisa langsung menjadi sertifikat.

“Tapi segelnya juga harus sudah terintegrasi sudah lama di kelurahan. Kemudian yang punya tanah jelas orangnya dan statusnya, identitasnya serta batas-batas lahannya. Ini juga menjadi salah satu poin revisi IMTN,” pungkasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top