KOTAKU, BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Istimewa terkait usulan pemberhentian dan pengumuman berakhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2016-2021, Senin (22/2/2021).
“Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tahapan untuk sampai kepada mengangkat dan melantik wali kota terpilih, memang harus dilakukan pengumuman pemberhentian melalui paripurna,” jelas Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh usai rapat.
Lanjut H Abdulloh mengatakan bahwa pengumuman pemberhentian ini nanti diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur sampai mendapatkan surat legalitas pemberhentian dari Medagri. “Baru melangkah pada tahap berikutnya, untuk mengusulkan pelantikan wali kota terpilih.
InsyaAllah Jumat (26/2/2021) nanti akan berlangsung paripurna istimewa khusus usulan pengangkatan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih di Hotel Novotel,” ungkapnya.
H Abdulloh menambahkan sesuai Undang-Undang dan sesuai masa akhir jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2016-2021 pada 30 Mei 2021, berarti paling tidak usulan yang juga disesuaikan dengan periode tersebut sembari menunggu laporan kerja pertanggungjawaban tahunan (LPKj) wali kota tahun 2020. Sebelumnya, wali kota telah melaporkan pertanggungjawaban selama lima tahun. “Dari situ kami bisa mengetahui hasil (kinerja wali kota,Red),” terangnya.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama tidak tercapainya pembangunan, karena pada tahun 2015 mengalami defisit yang luar biasa dan kemudian ditambah adanya pandemi Covid 19. “Artinya, tolak ukurnya kami bisa melihat dari kesiapan APBD yang diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya.(*)
