“Saya kira ini penting sekali, karena saat ini banyak sekali tanah pemerintah yang diduduki masyarakat. Contoh di daerah Muara Rapak dan daerah Somber. Nah itu coba kami telusuri satu-satu nanti,” jelasnya.
Apabila aset yang belum memiliki kekuatan hukum akan segera disertifikasi. “Nanti kami akan kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional,Red).
Kebetulan yang menjadi ketua pansus adalah di bidangnya Komisi II yang memang terkait dengan bidangnya, alurnya jelas. Mereka sudah memahami itu,” terangnya.
Subari menyebutkan penyelesaian kinerja pansus sampai dengan enam bulan ke depan, nanti ada skala prioritas yang lebih dulu akan diselesaikan. “Yang penting kami ingin menyelamatkan itu, prioritas kami aset tidak bergerak baru nanti aset bergerak. Ini penyelamatan seperti itu,” tutupnya.(*)
