Sehingga, jika pembelanjaan sesuai dengan anggaran yang ada, semua bisa dijalankan sesuai dengan porsi anggarannya. “Kami tidak pernah menganggarkan sesuatu yang tidak teralokasikan anggarannya, sehingga kegiatan perubahan bisa berjalan dengan baik dan lancar,” tukasnya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, sejumlah Fraksi menyampaikan pandangannya. Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakilkan Hasanuddin yang mengaku puas. Akan tetapi, ada saran yang disampaikan yakni Pemerintah Kota Balikpapan lebih proaktif dalam menyosialisasikan program stimulus dari pusat dan melakukan edukasi. Selain itu juga kepada Gugus Tugas Covid 19, jangan terkesan lambat dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan seperti munculnya rumah sakit darurat.
Begitu juga dengan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan H Aminuddin menerima perubahan terhadap APBD tahun 2020 dengan catatan di antaranya alokasi kegiatan untuk menghindari Silpa. Lanjutnya, untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 sampai akhir tahun. Selain itu juga, meminta kepada wali kota memberikan atensi khusus kepada penggunaan anggaran agar segera mengeksekusi sehingga tidak terjadi Silpa. Dan, memberikan insentif kepada UMKM seperti relaksasi yang dapat mengurangi biaya operasional agar kelangsungan UMKM tetap terjaga.
Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balikpapan terhadap pembahasan rancangan APBD Perubahan 2020 sehingga bisa disetujui bersama. “Terima kasih setinggi-tingginya kepada stackholder yang terlibat langsung atas komitmen dalam menyelesaikan pembahasan tentang Perda APBD perubahan 2020 dengan baik dan lancar walaupun di tengah Pandemi Covid 19,” ucapnya.
Adanya pandangan fraksi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota dalam rangka penyempurnaan isi Raperda perubahan 2020 dan penandatangan berita acara persetujuan bersama. ” Ini merupakan bukti dan komitmen bersama antara pemerintah kota dan DPRD Balikpapan dalam rangka penyelesaian proses penganggaran yaitu kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran, pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban APBD,” tukasnya.(*)
