KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung realisasi visi-misi Wali Kota H Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota (Wawali) Bagus Susetyo dalam periode 2025-2030.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Perdana Wali Kota Balikpapan yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/DOME), Rabu (5/3/2025).
Rapat Paripurna dihadiri anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan sekaligus Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud, hadir pula anggota DPRD Provinsi Kaltim yang juga dari Dapil Balikpapan yakni Abdulloh.
Selain itu hadir para ketua RT se-Kota Balikpapan.
“Alhamdulillah, hampir semua anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan hadir, begitu juga para ketua RT.
Kami ingin memastikan visi-misi yang telah disampaikan wali kota benar-benar bisa diwujudkan,” ujar Alwi usai memimpin rapat.
Alwi optimistis dengan kehadiran Wawali Bagus Susetyo, pemerintahan Kota Balikpapan akan lebih optimal dalam menjalankan program prioritas. “Kalau sebelumnya wali kota memimpin tanpa wakil, sekarang ada pendampingnya. Ini akan membantu pelaksanaan program-program strategis,” tambahnya.
DPRD Balikpapan, lanjut Alwi, akan mengawal anggaran agar selaras dengan visi-misi kepala daerah. “Kami di DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), akan memastikan kebijakan anggaran yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) benar-benar mendukung program prioritas,” tegasnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Alwi menyebut hal itu masih dalam tahap kajian dan pembahasan.
“Kami masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan TAPD,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan H Muhaimin, menambahkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat tanpa mengganggu belanja pegawai maupun program prioritas daerah.
“Instruksi ini hanya menyasar perjalanan dinas, makan minum, kegiatan seremonial, dan belanja alat tulis kantor (ATK). Gaji pegawai dan program utama tetap aman,” ungkapnya.
Dari total APBD Kota Balikpapan Rp4,6 triliun, penghematan yang dilakukan hanya sekitar Rp 90 miliar. “Yang jelas, efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan kota,” tambahnya.
DPRD Balikpapan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat pembangunan kota dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
