KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Balikpapan tengah mempersiapkan pembahasan terkait rasionalisasi anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana daerah.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan penyesuaian alokasi anggaran guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
Adapun rasionalisasi anggaran menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan anggaran dapat dialokasikan lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan Danang Eko Susanto menuturkan bahwa, pembahasan anggaran akan segera dilakukan setelah Wali Kota H Rahmad Mas’ud menyelesaikan agenda Retreat bersama 502 kepala daerah lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang akan berakhir Jumat 28 Februari 2025 mendatang.
DPRD menargetkan agar pembahasan tersebut berjalan secara cermat dan sistematis guna menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kami sedang menunggu kedatangan wali kota, 28 Februari 2025. Setelah itu, kami akan melanjutkan pembahasan tentang anggaran dan program-program yang berkaitan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Semua ini akan dibahas secara seksama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Danang, dijumpai di gedung DPRD, Selasa (25/2/2025).
Menurut Danang, rasionalisasi anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil akan melalui kajian yang matang agar tidak ada program prioritas daerah yang terbengkalai.
Masih menurut dia, DPRD Balikpapan juga ingin memastikan bahwa pemangkasan atau realokasi anggaran tidak menghambat proyek-proyek penting bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan sektor pendidikan.
Ya, pembahasan yang akan melibatkan eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk kepentingan masyarakat Balikpapan.
DPRD juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rasionalisasi anggaran mengingat akan berdampak langsung dengan berbagai program dan layanan publik di Balikpapan. (*)
