KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan dukung keberlanjutan kepengurusan asosiasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
Itu ditandai dengan hadirnya Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh dalam pelantikan pengurus LKM periode 2023-2028.
Abdulloh tidak sendiri, hadir pula anggota DPRD Balikpapan lainnya yakni Nelly Turuallo dan Taufiq Qul Rahman.
Pengurus dilantik Kepala Kesbangpol Balikpapan Sutadi, mewakili Wali Kota H Rahmad Mas’ud.
Kegiatan dilaksanakan di aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Balikpapan, Klandasan Ilir, Minggu (6/8/2023).
Selain itu hadir pula perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan.
Kegiatan ini juga diikuti seluruh pengurus asosiasi LKM Balikpapan dan pengurus LKM dari 31 kelurahan.
LKM merupakan lembaga kolektif yang terhimpun dari masyarakat dan memiliki peran partisipatif dalam menanggulangi berbagai persoalan, baik bidang pembangunan, ekonomi maupun sosial tingkat kelurahan.
LKM dibentuk sejak tahun 2009 oleh Pemerintah RI dan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Hingga Juni 2023, program Kotaku dinyatakan sudah berakhir.
Selanjutnya, LKM di Balikpapan menentukan arah untuk terus berperan aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Abdulloh mengatakan, LKM membantu Pemerintah Kota Balikpapan. Terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.
“Dari data yang disampaikan Dinas PU dan Dinas Perkim Balikpapan, kawasan kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektare.
Titik-titik mana saja nanti yang akan didahulukan agar menjadi kawasan bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya,” ujar Abdulloh.
Ia menerangkan, selama ini LKM dibiayai Bank Dunia melalui Pemerintah RI. Namun karena program Kotaku PUPR telah berakhir, maka Abdulloh meminta Pemkot Balikpapan untuk menganggarkan dana pembinaan demi keberlanjutan program kerja LKM Balikpapan.
“Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu program LKM,” ucapnya.
Abdulloh meyakini, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud juga akan memberikan dukungan terhadap program LKM.
“Soal anggaran pembinaannya nanti akan dibahas bersama dengan Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Perkim.
Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan,” sebutnya.
Dengan dukungan kepala daerah, selanjutnya OPD menempatkan alokasi anggarannya, kemudian dijabarkan secara teknis dan diimplementasikan LKM.
Terpisah, Ketua Asosiasi LKM Kota Balikpapan Adi Suwito mengapresiasi DPRD yang telah mendukung LKM untuk terus berpartisipasi.
“Dan Alhamdulillah, apa yang menjadi kegelisahan kami ini, ada harapan yang luar biasa dari Ketua DPRD.
Pak Abdulloh langsung respons untuk membantu keberlanjutan LKM di Balikpapan,” kata Suwito. (*)
