KOTAKU, BALIKPAPAN-Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman, menyoroti masalah parkir liar yang disebut sebagai persoalan klasik dan tak kunjung terselesaikan.
Dia menilai keluhan masyarakat dan pelaku usaha terus bermunculan, termasuk kasus parkir berbayar di lokasi yang sudah dilabeli gratis.
Menurut Yono, kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan aturan di lapangan. Keluhan warga yang masuk menandakan pembinaan dan penertiban belum memberikan dampak.
“Ini terjadi, ada pelaku usaha yang menyampaikan keluhannya soal parkir liar. Sudah dilabeli gratis tapi pengunjungnya tetap dimintai uang parkir,” ucapnya ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Jumat (5/12/2025).
Ya, parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merugikan kota dari sisi pendapatan.
Yono menegaskan bahwa sektor retribusi parkir seharusnya menjadi salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun faktanya, kontribusi PAD dari sektor parkir masih jauh di bawah potensi.
Banyaknya titik parkir ilegal dan minimnya pengawasan terhadap juru parkir membuat pendapatan yang seharusnya masuk kas ddaerah menjadi tidak tercatat.
Kondisi ini dianggap sebagai kebocoran PAD yang perlu segera diselesaikan dengan langkah konkret.
Untuk itu, Yono meminta pemerintah menyusun kajian komprehensif terkait penertiban parkir liar. Kajian ini perlu mencakup pemetaan titik rawan, evaluasi pola pengawasan, hingga pembenahan sistem retribusi.
Adanya kajian tersebut diharapkan penataan parkir di Balikpapan dapat dilakukan lebih terarah, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, dan sekaligus meningkatkan potensi PAD yang selama ini bocor. (*)
