KOTAKU, BALIKPAPAN-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 akhirnya capai kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang III tahun 2022 yang digelar di Platinum Balikpapan Hotel and Convention, Selasa (29/11/2022).
Sebelum tercapainya kesepakatan dalam Rapat Paripurna, terlebih dahulu mendengarkan pandangan fraksi atas jawaban wali kota.
Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh serta para Wakil Ketua DPRD. Adapun isi dari berita acara itu yakni rincian penting RAPBD 2023 Kota Balikpapan.
“Disepakati RAPBD 2023 Kota Balikpapan di antaranya, pendapatan daerah Rp3,43 triliun dan belanja daerah Rp3,56 triliun dengan defisit Rp134 miliar,” kata Abdulloh kepada wartawan.
Dijelaskan, dalam anggaran yang telah disepakati tersebut sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim, dan sebagainya yang telah diterima dan disampaikan sebelumnya sejumlah Rp874 miliar untuk menyuntik RAPBD 2023 Kota Balikpapan.
Dana itu nantinya akan digunakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI dan juga pemerintah daerah.
Lanjutnya, setelah dilakukan penandatanganan, berita acara RAPBD Kota Balikpapan untuk tahun depan itu akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim H Isran Noor gina evaluasi.
“Jika tidak ada yang harus diperbaiki maka kami lanjutkan dengan pengesahan,” tambahnya.
Abdulloh juga menegaskan tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Perubahan tahun 2022. Dia berharap tahun depan juga nihil lantaran hal tersebut menandai berjalannya semua program pemerintah dan terserapnya semua anggaran yang telah dialokasikan.
“Jadi, kalau (ada) Silpa berarti ada program yang tidak jalan atau macet, yang dirugikan adalah rakyat,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Abdulloh mengimbau kepada seluruh pelaksana program dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program yang telah direncanakan dengan baik.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menambahkan, tahun 2023 tetap dengan sembilan program prioritas.
“Dan juga antisipasi kami terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ini artinya fasilitas umum yang harus kami perbaiki dari taman-taman kota kemudian sarana dan fasilitas umum,” ungkapnya.
Tahun ini kata dia, pendidikan dan kesehatan sudah terimplementasikan dengan program gratis iuran BPJS Kesehatan serta seragam sekolah gratis untuk peserta didik baru.
“Jadi tahun 2023 fasilitas umum, ruang terbuka hijau dan pengendalian banjir akan menjadi prioritas agar segera tuntas,” harapnya.
Dalam hal ini orang nomor satu di Balikpapan ini juga turut turun ke lapangan. Rahmad pun mengakui belum maksimal. “Semuanya kalau mau dibilang belum. Tapi tetap kami On Progres dengan kami jalankan semua. enggak boleh puas dengan apa yang kami capai, selalu merasa kurang.
Saya menginstruksikan kepada OPD, jangan hanya duduk di ruangan, kalian harus turun ke lapangan untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi program di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut dia juga mengatakan, tahun depan juga direncanakan penambahan gaji bagi para guru. “Tapi itu untuk guru PAUD dan guru ngaji,” pungkasnya. (*)
