KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) kunjungan kerja ke Balikpapan.
Dalam kunjungan kerjanya, DPRD Kabupaten Tapin bersilaturahmi dengan Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Selasa (6/5/2025) dalam upaya memperkuat sinergi antarlegislatif sekaligus menggali strategi efisiensi anggaran, pengelolaan potensi daerah, hingga penguatan kolaborasi regional lintas wilayah Kalimantan.
Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, disambut hangat oleh jajaran DPRD Balikpapan.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, berbagai isu strategis dibahas, salah satunya terkait tantangan pelaksanaan kebijakan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama keputusan bersama atau Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dinilai belum sepenuhnya diterima secara menyeluruh oleh semua pihak.
“Saat ini kami dihadapkan dengan efisiensi, khususnya untuk kebijakan yang menyentuh aspek komunal.
Ada beberapa pihak yang merasa pendekatannya belum inklusif. Ini menjadi catatan evaluasi bersama agar lebih baik,” ujar Achmad kepada awak media.
Tak hanya itu, Achmad menekankan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif.
Dia berharap masyarakat luas, termasuk komunitas digital seperti warganet dan para pengguna layanan publik, dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Balikpapan punya model kolaboratif yang patut dicontoh. Peran swasta dioptimalkan dengan pendekatan yang sehat dan saling menguntungkan.
Ini bisa jadi inspirasi bagi kami yang daerahnya juga mengandalkan sektor pertambangan,” tambahnya.
Achmad juga mengungkapkan rencana lanjutan yang akan dilakukan DPRD Tapin ke Balikpapan yang dijadwalkan 19 Mei 2025.
Kunjungan tersebut akan menjadi forum strategis yang membahas lebih dalam upaya sinergi antardaerah, termasuk potensi kolaborasi lintas provinsi di Kalimantan.
“Kami ingin membangun langkah konkret, bukan cuma diskusi formalitas.
Kami butuh aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat di level bawah,” tegasnya.
Pertemuan ini turut menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, dan pelaku ekonomi kecil lainnya agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
Pemerintahan yang efisien dan berkeadilan, menurut Achmad, akan mampu menghadirkan manfaat nyata untuk seluruh lapisan masyarakat.
DPRD Tapin berharap, dari kunjungan ini akan lahir terobosan dalam tata kelola daerah yang adaptif, kolaboratif, dan mampu menjawab tantangan masa kini secara lebih terbuka dan inklusif. (*)
