KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memanggil pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan versi Musnyawarah Daerah (Musda) Bersama terkait dualisme KNPI Balikpapan, di ruang rapat Balai Kota Balikapapan, Senin (28/3/2022).
Diketahui, pemanggilan tersebut dilakukan setelah adanya rencana aksi demonstrasi yang digelar KNPI versi Musda Bersama yang diketuai Galang Nusantara saat pelantikan KNPI versi Andre Afrizal di Gedung Graha Pemuda yang berlangsung Minggu (27/3/2022) malam. Namun rencana tersebut berhasil diredam Pemkot Balikpapan.
“Alhamdullilah setelah (Minggu malam) kami ketemu dengan Polres, KNPI kubu Galang, mereka menahan diri untuk tidak melaksanakan aksi damai terhadap pelantikan KNPI kubu Andre, tapi diminta fasilitasi untuk ketemu pak wali hari ini,” ujar Muhaimin di sela pertemuan tersebut, Senin siang.
Pertemuan yang jadi tuntutan KNPI versi Galang itu pun dilangsungkan. Dalam pertemuan itu ada empat hal yang disampaikan KNPI kubu Musda Bersama tersebut. Di antaranya, Pemkot Balikpapan bersikap netral terhadap adanya dua kepengurusan KNPI. Kedua, agar dana hibah dari Pemkot Balikpapan tidak dicairkan sebelum ada KNPI yang inkracht.
Kemudian keinginan yang ketigaa agar pengelolaan Gedung Graha Pemuda dikembalikan ke Pemkot Balikpapan atau status quo dan spanduk beserta baliho KNPI yang memasang gambar pengurus versi Andre bersama wali kota dicopot dari Gedung Graha Pemuda.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga kegiatan di luar kepemudaan yang saat ini aktif di Gedung Graha Pemuda misalnya seperti warung makan, pencucian mobil, angkringan.
Terkait sejumlah tuntutan, Muhaimin memastikan Pemkot Balikpapan tetap sersikap netral. “Buktinya saat pelantikan KNPI kubu Andre tidak dihadiri pejabat dari Pemkot Balikpapan, kemudian untuk dana hibah sudah pasti tidak akan dicairkan selama KNPI tidak satu,” kata Muhaimin.
Sementara soal pemasangan spanduk, menurutnya siapapun boleh memasang foto wali kota karena sebagai pembina seluruh generasi muda, Sedangkan untuk seketariat, akan dikomunikasikan lebih lanjut, karena pada dasarnya semua adalah aset pemuda dan berkiprah untuk pembangunan Balikpapan.
“Kalau memang KNPI kubu Galang ingin berseketariat di sana, DPOP (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Red) juga akan memfasilitasi dan mempertemukan antara KNPI Andre dan KNPI Galang.
Kami secepatnya akan melakukan komunikasi dan sesegera mungkin melakukan pendataan pengelolaan aset yang ada di Gedung Graha Pemuda. BPKAD dan DPOP akan mendata itu dan komunikasikan dengan KNPI yang berseketariat di sana, bagaimana kontribusinya terhadap aset kota yang digunakan untuk kepentingan ekonomi,” jelas Muhaimin.
Lebih lanjut Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud memastikan akan berdiri di tengah tanpa memihak.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau agar tetap menjaga kedamaian dan kondusivitas Kota Balikpapan serta tidak mudah terprovokasi. “Kebijakan dan langkah yang diambil harus betul-betul ditelaah. Jangan mudah terprovokasi, kami (Pemkot, Balikpapan, Red) pastikan netral,” lugasnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD KNPI Balikpapan Galang Nusantara memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan yang telah bersedia menerima pengurusnya bertemu dan membahas tuntutannya.
“Ada beberapa tuntutan dipenuhi, terkait perkembangan lebih lanjut akan kami bawa kembali ke pengurus,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap keputusan akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pengurus KNPI versi Musda Bersama. “Kami memiliki OKP yang harus diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan, jadi bukan dari keputusan individu,” tutupnya. (*)
