KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Juru bicara Fraksi Golkar Nelly Turuallo dalam Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025), menekankan agar aspek kesetaraan gender menjadi dimensi utama dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah.
Rancangan regulasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi.
“Kami mendukung pemerintah yang melalui perda ini berupaya mengintegrasikan gender dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujar Nelly saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Menurut pandangan Fraksi Golkar, pengarusutamaan gender bukan hanya soal peningkatan peran perempuan, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi seluruh warga.
Maka dari itu, kebijakan yang berperspektif gender akan memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Selain itu, Nelly menyebut kehadiran Raperda ini akan menjadi landasan hukum penting dalam penguatan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dengan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program pemerintah akan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Melalui perda ini, kami berharap peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih jauh, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga pelaksana agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
Nelly menyampaikan, kesetaraan gender hanya bisa terwujud jika disertai dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan perspektif gender.
Meski begitu, Fraksi Golkar menekankan bahwa kebijakan ini bukan semata untuk perempuan. Melainkan sebagai upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi semua lapisan.
Melalui program pemberdayaan yang inklusif, perempuan dan anak-anak tentu mendapat perlindungan serta kesempatan yang sama untuk berkembang.
Fraksi Golkar berharap pembahasan DPRD menghasilkan regulasi yang aplikatif.
“Kebijakan ini tidak hanya soal kesetaraan, tetapi juga tentang memastikan perempuan dan anak-anak di Balikpapan mendapat hak dan perlindungan yang layak,” pungkas Nelly. (*)
