KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Jumat (28/11/2025).
Agenda paripurna kali ini menitikberatkan penyampaian pandangan akhir seluruh fraksi DPRD Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD sebagai langkah final sebelum dokumen anggaran diserahkan untuk dievaluasi gubernur.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan Rahmatia, menyampaikan bahwa dengan mencermati seksama arah dan semangat yang dibawa pemerintah dalam penyusunan RAPBD 2026 maka penyesuaian dana transfer ke daerah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Balikpapan.
“Fraksi Gerindra melihat nota keuangan RAPBD 2026 yang telah disesuaikan mencerminkan keberanian fiskal dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, meskipun menghadapi tekanan dari penurunan kapasitas fiskal,” ujar Rahmatia.
Dalam penyampaian pendapatnya, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya kesinambungan pembangunan yang berpihak dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan layanan publik, dan pemanfaatan anggaran secara transparan.
Menurut Rahmatia, fokus utama RAPBD 2026 adalah memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki dampak nyata bagi warga Balikpapan, sambil tetap menjaga efisiensi belanja daerah.
Rahmatia menambahkan bahwa seluruh masukan dan klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan matang bagi fraksinya.
Dengan berpegang prinsip kehati-hatian dan optimisme, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
“Kami berharap anggaran ini dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pembangunan Kota Balikpapan tahun 2026, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rahmatia. (*)
