KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2026.
Khususnya dalam memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Rahmatia, saat penyampaian pendapat akhir dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Jumat (28/11/2025).
Rahmatia menyatakan, Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi Mandatory Spending alias alokasi wajib sesuai amanat undang-undang.
Yakni alokasi pendidikan sebanyak 30,46 persen dan kesehatan sebanyak 18,19 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama meski terjadi penyesuaian terhadap Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Ini membuktikan bahwa Pemkot Balikpapan tetap menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas meskipun ada tantangan anggaran,” ujar Rahmatia.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengendalian banjir sebagai isu strategis.
Rahmatia memastikan dukungan penuh fraksinya terhadap langkah-langkah mitigasi, termasuk normalisasi DAS Klandasan Kecil dan DAS Ampal, pelebaran saluran, pembangunan rumah pompa, serta kolam retensi atau bendali.
“Kami mendesak pemerintah mempercepat dokumen persiapan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan di Segmen 4 DAS Ampal atau Mufakat, serta memperketat pengawasan izin pengupasan lahan sebagai langkah preventif yang pro lingkungan dan pro rakyat,” tambahnya.
Dalam hal peningkatan kinerja anggaran, Fraksi Gerindra mengingatkan perlunya integrasi perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur.
Rahmatia juga mengingatkan pentingnya pengawasan infrastruktur yang ketat, didukung sistem penghargaan dan konsekuensi bagi organisasi perangkat daerah sesuai capaian target kinerja.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan serapan anggaran maksimal sekaligus menjaga kualitas pembangunan.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif tidak hanya soal nominal, tetapi juga kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, fraksinya menilai APBD tahun 2026 dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, memitigasi risiko bencana, dan mendorong pertumbuhan kota yang berkelanjutan. (*)
