KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya upaya intensifikasi penerimaan daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna yakni Siswanto Budi Utomo.
Rapat Paripurna digelar di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025) dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra memandang rancangan APBD Perubahan 2025 sebagai modal penting menuju kemandirian fiskal daerah.
Dalam kesempatan tersebut Suwanto menjelaskan, Fraksi Gerindra juga menyambut baik adanya penambahan pendapatan baru sebanyak Rp12,5 miliar dari bagi hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mineral, logam, dan batu bara.
“Ini sebagai bukti strategi pemerintah dalam mencari sumber pendapatan alternatif yang signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat,” katanya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menyebut ada sejumlah catatan krusial yang perlu perhatian serius.
Yakni penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebanyak Rp47,57 miliar.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan program-program pembangunan yang sudah direncanakan.
Hal itu membuat Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi belanja secara masif.
“Alokasi anggaran harus tetap fokus dengan program-program esensial, strategis, dan berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat, terutama yang sejalan dengan visi dan misi wali kota,” kata Siswanto.
Kemudian terkait optimalisasi penerimaan yang dinilai belum maksimal.
Setelah mencermati nota penjelasan dan dokumen anggaran, Fraksi Gerindra melihat adanya tantangan berupa keterbatasan pemutakhiran data objek pajak serta potensi kebocoran penerimaan.
“Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan digitalisasi sistem pajak dan retribusi,” ucap Siswanto.
Selain itu, pengawasan lebih ketat diperlukan agar kebocoran pendapatan bisa diminimalisasi. Upaya lain yang didorong adalah pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk menambah sumber penerimaan sah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya strategi khusus dari Pemkot Balikpapan dalam menutupi selisih anggaran akibat pengurangan Dana Transfer Umum (DTU).
“Strategi ini dianggap penting agar program-program prioritas tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan perlunya rencana konkret integrasi sistem informasi pajak dan retribusi.
“Hal ini dapat memastikan target pendapatan tercapai sekaligus memperbarui tata kelola aset produktif milik pemerintah,” imbuhnya.
Fraksi Gerindra mengingatkan tentang pentingnya kejelasan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan kebutuhan mendesak lainnya.
Disertai rincian program yang menjadi prioritas utama dari penggunaan anggaran tersebut.
“Fraksi Gerindra akan terus mengawal setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan,” pungkas Siswanto. (*)
