KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Gabungan PKB-Hanura-Demokrat DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan lelang pekerjaan dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gabungan PKB-Hanura-Demokrat yakni Halili Adinegara saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (15/7/2025).
Fraksinya menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak cukup hanya memenuhi standar akuntabilitas dan kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan manfaat nyata, solusi, dan ketepatan sasaran program bagi masyarakat.
“Pemkot Balikpapan harus melaksanakan lelang pekerjaan secara profesional untuk menciptakan kompetisi yang adil dan memastikan kualitas maksimal serta penyelesaian tepat waktu,” tegas Halili Adinegara.
Dalam evaluasinya, Fraksinya mendorong penghapusan program-program berbiaya tinggi yang dinilai kurang efektif.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan dampak program bagi masyarakat.
Fraksinya juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.
Hal ini dinilai krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Selain itu, Fraksinya juga meminta Pemkota Balikpapan lebih proaktif dalam mengelola dana non APBD.
Koordinasi dengan instansi pemberi dana transfer, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta kesiapan teknis dan administrasi perangkat daerah menjadi perhatian khusus.
Fraksinya menyampaikan penolakannya terhadap penambahan anggaran untuk proyek strategis seperti gedung DPRD dan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu, sebelum tahap pengerjaan diselesaikan terlebih dahulu.
Lebih lanjut Halili menegaskan, perlunya peningkatan kualitas perencanaan kerja dan alokasi anggaran untuk penanganan banjir, terutama di kawasan Wonosari, Kampung Timur, Gunung Samarinda, dan wilayah rawan lainnya.
“Penting juga untuk mengidentifikasi kendala dalam penggunaan dana tersebut guna menyusun strategi alternatif demi pembangunan Kota Balikpapan,” ujar Halili. (*)
