KOTAKU, BALIKPAPAN-Dalam pandangan umum terkait Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024-2044, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Include Partai Hanura, dan Partai Demokrat DPRD Balikpapan mengungkapkan sejumlah prioritas dan harapan terhadap rencana pembangunan kota.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB Include Hanura-Demokrat Halili Adinegara dalam pandangan umum melalui Rapat Paripurna yang digelar di aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (18/11/2024).
“Fraksi kami, bersama dengan Hanura dan Demokrat, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Balikpapan atas komitmennya dalam menjadikan kota ini sebagai kawasan industri mega.
Rencana pembangunan industri Kota Balikpapan harus sejalan dengan rencana induk pembangunan nasional, kebijakan industri, serta tata ruang kota,” ujar Halili dalam sambutannya.
Lebih lanjut, fraksi mendorong Pemkot untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Halili, Kota Balikpapan harus dapat mempromosikan diri sebagai kawasan industri yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Kota Balikpapan perlu menetapkan sektor-sektor industri yang akan menjadi basis perekonomian daerah dan menggali potensi industri baru yang sesuai dengan karakteristik kota ini.
Ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kemandirian daerah atau menggali investasi dari luar daerah,” tegasnya.
Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam pengembangan industri daerah.
Halili mengingatkan Pemkot Balikpapan harus merencanakan dengan matang penyediaan lahan, fasilitas jaringan energi, kelistrikan, telekomunikasi, sanitasi, serta jaringan transportasi yang mendukung perkembangan industri.
Semua fasilitas ini, kata dia, harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota agar pengembangan industri dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pengembangan industri yang baik akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Di sisi lain, fraksi juga meminta Pemkot untuk menyusun program prioritas dan melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
Fraksi menekankan pentingnya ketelitian dalam memilih sumber pendanaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari permasalahan hukum atau administrasi.
“Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang transparan akan memastikan kelancaran pembangunan dan mengurangi potensi sengketa yang dapat muncul,” tambah Halili.
Dengan pandangan ini, fraksi berharap pembangunan industri di Kota Balikpapan dapat berjalan dengan integritas dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian lokal serta masyarakat secara keseluruhan. (*)
