KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk kembali memberikan insentif bagi marbut alias penjaga atau pengurus masjid.
Insentif ini sempat diberikan namun ditiadakan sejak tahun 2020.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gabungan PKS-PPP Japar Sidik melalui pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di aula Gedung Parkir, Senin (18/11/2024). Membahas dua agenda penting atas Nota Penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan Raperda Pembangunan Industri Kota Balikpapan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan yakni Yono Suherman dan Muhammad Taqwa. Dan dihadiri sebagian besar anggota DPRD Balikpapan.
Tak kalah penting, kehadiran Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir bersama Sekretaris Daerah H Muhaimin dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga turut memberikan dukungan.
Fraksi Gabungan PKS-PPP menilai, insentif bagi marbut penting sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah. Karenanya insentif marbut diharapkan dapat diprioritaskan kembali dalam APBD 2025.
“Marbot masjid adalah ujung tombak kenyamanan masyarakat dalam beribadah,” tutur Japar Sidik saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung kelompok-kelompok yang berkontribusi langsung kepada masyarakat.
Namun salah satu isu utama yang diangkat menanggapi Raperda APBD 2025 yakni masalah banjir karena masih menjadi keluhan masyarakat Balikpapan.
Fraksi ini menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif dalam mengatasi persoalan banjir.
Jafar Sidik mengungkapkan bahwa salah satu contoh proyek yang perlu perhatian adalah pembangunan tanggul di sekitar Hotel Zurich.
Proyek ini dituding tidak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah banjir, bahkan memperburuk kondisi untuk beberapa wilayah.
“Warga RT 1, 2, 3, dan 4 melaporkan bahwa setiap kali hujan turun selama satu jam, air meluap hingga masuk ke ruang keluarga.
Warga setempat telah meminta agar tanggul tersebut dibuka untuk mengurangi penahanan air hujan yang menyebabkan banjir,” paparnya.
Fraksi Gabungan PKS-PPP meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan kajian ulang terhadap desain dan efektivitas tanggul tersebut.
Selain itu, fraksi ini mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan sistem drainase yang lebih komprehensif di wilayah-wilayah rawan banjir.
Menurutnya, drainase yang memadai dapat mengurangi genangan air secara signifikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, Fraksi Gabungan PKS-PPP juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk proyek-proyek strategis.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Fraksi Gabungan PKS-PPP optimis bahwa tantangan infrastruktur, termasuk masalah banjir, dapat diatasi dengan lebih baik. Pemkot Balikpapan diharapkan dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab aspirasi masyarakat Balikpapan. (*)
