KOTAKU, BALIKPAPAN-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya jenjang SMA, SMK dan sederajat, tahun ajaran 2024-2025 lagi-lagi memantik perhatian DPRD Provinsi Kaltim. Bahkan Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud atau populer disapa Hamas.
Salah satunya fenomena peserta didik yang mengincar sekolah dengan status favorit. Tak ayal sekolah favorit pun jadi rebutan.
Padahal ada sekolah berbasis negeri lainnya. Tak jarang ketimpangan ini yang kemudian menjadi salah satu masalah yang terjadi setiap tahunnya dalam proses PPDB.
Hasanuddin Mas’ud pun mengaku mendengar berbagai keluhan masyarakat masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) yang disampaikan kepada para anggota DPRD Kaltim.
Di Balikpapan misalnya, yang menjadi Dapil Hasanuddin Mas’ud, ada sembilan SMA dan tujuh SMK berbasis negeri.
“Yang menjadi masalah semua peserta didik inginnya masuk sekolah favorit,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (22/6/2024).
Untuk mengurangi polemik tersebut, legislator dari Partai Golkar ini memandang perlu untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mengakhiri kesenjangan.
Dia pun mengaku miris melihat kesenjangan sekolah. Sehingga perlu aksi nyata DPRD Kaltim untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan.
Adapun upaya yang akan ditempuh yakni mengalihkan anggaran pendidikan sekolah favorit untuk sekolah nonfavorit.
“Ada pemikiran kami bersama anggota lainnya di DPRD Kaltim. Kurangi saja anggaran pendidikan untuk sekolah favorit dari Provinsi Kaltim. Dialihkan untuk sekolah nonfavorit, supaya seimbang. Grade sekolah nonfavorit juga meningkat. Jadi pendaftar tidak hanya terkonsentrasi di sekolah favorit saja” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Lebih dari itu, menurut dia, upaya ini penting untuk dilakukan agar semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Dengan begitu, sekolah favorit juga tidak jumawa dengan statusnya.
“Kami perlu memastikan bahwa semua sekolah, memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang baik. Jadi tidak harus bergantung dengan sekolah favorit saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” lanjut dia.
Langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan program-program pendidikan yang inovatif.
Dengan fokus anggaran yang lebih besar untuk sekolah yang bukan unggulan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih merata dan adil bagi semua anak didik.
Bahkan Hasanuddin Mas’ud menegaskan, anggaran pendidikan yang dimaksud tidak hanya untuk sekolah berbasis negeri. Melainkan dia juga mendorong alokasi anggaran untuk sekolah swasta.
“Sekolah swasta juga dibantu program anggaran, agar dapat membantu pemerintah (memenuhi daya tampung) saat PPDB.
Karena tugas pemerintah provinsi itu mengayomi pendidikan setingkat SMA atau SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta,” pungkasnya. (*)
