Kalaupun status lahan tersebut bermasalah atau diklaim banyak pihak, maka dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dititipkan kepada pengadilan. Sehingga yang mengklaim tanah tersebut dapat menunggu proses di pengadilan.
“Jadi program tetap jalan terus,” papar Adi.
Sejauh ini, masih belum diketahui luas dari lahan yang akan dibebaskan karena saat ini masih dalam proses kajian di Bappeda termasuk DPRD untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Skala prioritas persoalan DAS Ampal bisa terselesaikan tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah,” serunya.
Lanjut Adi mengatakan bahwa Ketua DPRD Balikpapan meminta kepada BPKD untuk melakukan update terkait data kebutuhan fiskal Kota Balikpapan, karena belanja pegawai sekitar Rp775 miliar ukup besar tapi Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp445 miliar yang di-posting membayar gaji pegawai negeri sipil sedikit. Sehingga kekurangan sekitar Rp300 miliar.
“Kalau misal BPKD bisa mengupdate data ke Kementerian Keuangan, kami optimis DAU Balikpapan bisa naik sekitar Rp200 miliar. Karena karakteristik Balikpapan kurang lebih dengan Samarinda. DAU Samarinda sekitar Rp680 miliar dengan mempertimbangkan karakteristik sama serta kebutuhan fiskal dengan Balikpapan,” pungkasnya. (*)
