KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung atau yang populer disapa A3, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal yang diproyeksikan menurun tahun tahun 2026.
Hal itu disampaikan A3 saat dijumpai di gedung DPRD Balikpapan, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, terutama saat kemampuan keuangan daerah tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya.
A3 menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kota (Pemkot)’Balikpapan mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini berdampak langsung dengan kapasitas pembangunan daerah.
“Penurunannya cukup besar, sekitar Rp1,55 triliun. Kondisi ini harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat juga memahami keadaannya,” ujarnya.
Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Kota ini mengungkapkan, asumsi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp4,5 triliun akan mengalami penyesuaian atau rasionalisasi sebanyak Rp1,3 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Hal ini turut dipengaruhi koreksi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebesar tahun sebelumnya akibat perlambatan ekonomi.
“PAD yang sebelumnya diestimasikan Rp1,5 triliun kemungkinan harus turun. Jadi pembahasan APBD harus realistis dan rasional,” jelasnya.
Meski begitu, A3 memastikan pemerintah daerah tetap menyiapkan strategi untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan.
Hanya saja, dia menegaskan bahwa proses penyesuaian memerlukan perencanaan matang dan waktu yang tidak instan.
“Strategi untuk mengungkit kembali kekuatan fiskal pasti ada. Tapi tidak bisa langsung. Harus mengatur kembali pembangunan secara berimbang agar tidak terganggu,” tegasnya.
A3 juga menilai masyarakat perlu memahami bahwa setiap program pembangunan memiliki mekanisme, prioritas, dan tahapan yang tidak dapat dilompati begitu saja.
“Pembangunan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Kami ingin semuanya tetap berjalan, tapi sesuai kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Untuk itu, dia mendorong komunikasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat.
Dengan demikian, dukungan publik tetap terjaga meski keuangan daerah sedang dalam kondisi menantang.
“Kami pastikan seluruh kebijakan pembangunan didasari analisis dan kemampuan anggaran, bukan sekadar janji. Masyarakat berhak tahu kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (*)
