KOTAKU, SAMARINDA-Anggota panitia khusus (Pansus) pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak mengorbankan tanah produktif untuk dijadikan lahan ibu kota negara yang baru. “Ibu kota negara tentu membutuhkan lahan yang cukup luas. Disebutkan lahan yang disiapkan 49 ribu hektare, itu bukan lahan kecil, jadi Pemprov Kaltim harus siap dengan lahan yang bukan produktif, di Pulau Jawa lahan produktif sudah habis jangan sampai yang ada di Kaltim dikorbankan,” jelasnya di sela kunjungan Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara ke Samarinda, Selasa (24/9/2019). Dalam kunjungan yang berlangsung singkat, rombongan dipimpin Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Zainuddin Amali dan menggelar pertemuan dengan Gubernur Kaltim H Isran Noor di Bandara APT Pranoto.
Terkait itu, Bambang melanjutkan, usai kunjungan, secara maraton pansus akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan sejumlah kementerian menyangkut kesiapan IKN. “Karena hingga saat ini, infrastruktur misalnya, anggarannya belum disiapkan. Termasuk riset,” jelasnya. Bahkan lanjut dia menambahkan, hingga kini belum ada satu pun kajian mendalam bersama DPR RI terkait IKN yang baru. “Padahal penting karena mulai anggaran dan lainnya ditetapkan pemerintah dan DPR. Jadi DPR harus segera dilibatkan,” tukasnya. Kendati masa kerja pansus akan berakhir 1 Oktober mendatang menyusul digelarnya pelantikan anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, Bambang mengaku DPR RI akan memberikan rekomendasi usai Rakor. “Apakah rekomendasi positif atau negatif nanti seluruh fraksi akan dilibatkan,” pungkasnya. (run)
