KOTAKU, BALIKPAPAN-Untuk memastikan kelancaran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ketenagalistrikan sehingga dapat memberikan keandalan pelayanan bagi masyarakat luas termasuk suplai saat adanya hari-hari besar termasuk Ramadan dan Idulfitri yang akan datang, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menggelar rapat pembahasan mengenai perkembangan proyek Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Rapat digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan dihadiri oleh GM PLN UIP KLT Raja Muda Siregar beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, PLN UIP KLT memaparkan perkembangan progres pekerjaan dari masing-masing proyek yang sedang berjalan dan telah diselesaikan.
Selain itu, diungkapkan pula berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek.
Diskusi ini menjadi momen penting untuk mendapatkan masukan dan solusi yang konstruktif dari Kejagung RI.
Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat IV Kejagung RI Irene Putrie menyampaikan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan strategis oleh PLN UIP KLT.
“Kami memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Raja Muda Siregar juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara PLN dan Kejagung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang kami jalankan tidak hanya memenuhi target waktu, tetapi juga memenuhi standar hukum dan etika,” tambahnya.
Rapat ini juga menjadi momentum untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara PLN dan Kejagung RI, demi mencapai tujuan bersama terkait pembangunan nasional.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, dapat mewujudkan ketenagalistrikan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia,” tambah Raja.
Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan yang semakin meningkat, sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan institusi pemerintah diperlukan.
PLN UIP KLT berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan dalam setiap proyek yang dilaksanakan, dengan tetap mematuhi semua peraturan dan regulasi.
Kejagung RI dengan pengalaman dan keahlian bidang hukum, memiliki peran krusial dalam memberikan bimbingan hukum serta pengawasan terhadap proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh PLN.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan setiap proyek yang dilaksanakan dapat bertanggung jawab secara hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)
