KOTAKU, BALIKPAPAN-Menyikapi berbagai perkembangan terkait Kalimantan belakangan ini, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), yang menjadi dasar hukum pemindahan ke Kalimantan. Serta terjadinya berbagai protes dan aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Kalimantan, sebagai reaksi atas ucapan bernada melecehkan dari seseorang, maka Kaukus Senator Kalimantan dua anggota DPR Ri asal Kalimantan yakni Hj Hetifah dan H Rudy Mas’ud, menegaskan memberikan apresiasi setinggi-tinginya kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, yang telah mempercayakan Kalimantan, khususnya Kaltim sebagai wilayah IKN. “Ini merupakan bentuk penghormatan yang diberikan kepada kami, warga Kalimantan,” kata Waki Ketua DPD RI H Mahyudin dalam siaran pers yang disampaikan, Selasa (25/1/2022).
Dia berharap, upaya pemerataan pembangunan di Indonesia bisa berjalan. Di sisi lain dapat memutus rantai kensenjangan antar wilayah Jawa dan non- Jawa, serta mencegah pola pembangunan Jakarta sentris.
“Kami juga berharap agar Presiden RI Joko Widodo mempercayakan posisi Kepala Badan Otorita IKN kepada tokoh lokal Kalimantan. Kami yakin, Kalimantan terdapat banyak tokoh yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman mumpuni. Selain juga pastinya lebih memahami sosial, budaya, dan lingkungan Kalimantan,” imbuhnya.
Menurutnya, Kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari Kalimantan dinilai lebih paham seluk beluk persoalan lokal. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi di Kalimantan. “Walaupun kami memahami, penunjukkan Kepala Badan Otoritas IKN hak sepenuhnya presiden, namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghormatan kepada keterwakilan warga lokal, dengan memilih tokoh lokal sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
Perlu dipahami bahwa Kalimantan merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam melimpah. Bahkan Kalimantan telah banyak menyumbang devisa yang besar bagi negara, mulai dari perkebunan, tambang, kehutanan, dan sebagainya. Maka memberikan kepercayaan kepada tokoh lokal adalah sebuah pengormatan yang semestinya dari negara bagi Kalimantan,” ulasnya kemudian.
Di samping itu, berbagai kemajuan pembangunan di Kalimantan juga telah tercapai. Antara lain, data Indeks Pembangunan Manusia di Bumi Etam Kaltim menduduki peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan secara umum pun telah banyak mencapai kemajuan setara dengan wilayah lain di Indonesia.
“Maka kami menyayangkan jika ada pihak-pihak yang melontarkan pernyataan bernada melecehkan harkat dan martabat Kalimantan dan warganya. Dengan menyatakan Kalimantan sebagai tempat yang terbelakang, yang dianalogikan sebagai tempat jin buang anak,” kesalnya.
Terhadap pihak yang telah memancing keresahan dan berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat, terutama di tengah warga Kalimantan, ia berharap kepolisian segera bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami pun memahami ketersinggungan warga Kalimantan yang diungkapkan melalui berbagai aksi unjuk rasa.
Kami berharap semua elemen bangsa terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Menghindari pernyataan yang dapat memancing keresahan dan perpecahan antar elemen masyarakat,” pungkasnya. (*)
