Sedangkan pertalite yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Kementerian ESDM lanjut pemilik sapaan akrab BHS, menerangkan, yakni sebesar Rp9.550 per liter. “Bila dengan harga yang sebenarnya sesuai dengan perhitungan yang ada di Malaysia dengan subsidi uang rakyat tersebut maka seharusnya rakyat membeli pertalite jauh lebih murah atau bahkan gratis,” tegas BHS.
Ditambahkan BHS, bahkan ada kejadian yang menarik di Malaysia harga produk Shell Company yakni Shell V Power oktan 95 sama dengan harga petrol 95 yakni 2,05 ringgit atau setara dengan Rp6.844. “Bila tanpa subsidi dari pemerintah, Shell di Malaysia menjual dengan harga sebesar 2,5 ringgit atau setara dengan Rp8.347, tetapi harga Shell di Indonesia untuk oktan 95 yaitu Shell V Power oktan 95 sebesar Rp18.300 yang jauh lebih mahal dari Shell V Power petrol 95 yang dijual di Malaysia.
Dengan demikian, apakah bisa dikatakan Shell di Indonesia berkonspirasi atau kartelisasi dengan Pertamina? tentu itu sangat merugikan masyarakat apalagi harga tersebut juga ditetapkan oleh Kementerian ESDM KEPMEN No. 62 K/12/MEM/2020. Sehingga apakah Kementerian ESDM ikut terlibat? tanya BHS.
Dilanjutkan, BHS. bahan bakar merupakan komoditas yang vital karena menguasai hajat hidup orang banyak. “Maka sudah seharusnya Presiden RI bersama DPR ikut terlibat untuk menghadapkan ketiga lembaga di atas dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen serta Yayasan Lembaga Konsumen, karena bila dibiarkan akan membawa dampak ekonomi yang demikian luas dan tentu mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi,” imbuh BHS.
