Apalagi, masih menurut BHS, anggaran dari APBN yang diberikan kepada pertamina sebagai subsidi dianggap tidak wajar.
Ditambahkan Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, maka Kementerian Keuangan bersama BPK dan KPK perlu turun menyelesaikan permasalahan tersebut. “Bila perlu independen masyarakat ikut terlibat mengaudit kebenaran harga pertalite, pertamax yang ada saat ini, dan pernyataan Dirut Pertamina yang mengatakan subsidi BBM di Malaysia lebih besar daripada subsidi BBM yang ada di Indonesia, telah saya buktikan sendiri dan langsung ke Malaysia adalah tidak benar, maka dapat diduga Dirut Pertamina melakukan pembohongan publik,” ulasnya.
Lebih dari itu dia berharap, Kementerian ESDM segera merevisi tarif BBM pertalite serta subsidinya yang menggunakan uang rakyat. “Disesuaikan dengan harga keekonomiannya yang sebenarnya, agar masyarakat tidak dirugikan secara terus menerus,” pungkas BHS. (*)
