KOTAKU, BALIKPAPAN-Menyusul Balikpapan Selatan, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mencatat Kecamatan Balikpapan Barat menjadi penyumbang terbesar kedua pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Minyak, julukan Kota Balikpapan.
Hal itu berdasarkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) PBB-P2 Balikpapan Masa Pajak 2025.
Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPPDRD Haeruddin mewakili Kepala BPPDRD Idham menuturkan, Balikpapan Barat memiliki 13 ribuan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
“Terdiri dari 10 ribuan SPPT untuk NJOP (nilai jual objek pajak, Red) di atas Rp100 juta dan 3 ribuan SPPT untuk NJOP di bawah Rp100 juta,” ungkapnya.
Data per 30 September, jumlah PBB terutang sebelum stimulus sebanyak Rp48,7 miliar.
Kemudian pemberian stimulus di Balikpapan Barat mencapai Rp28,9 miliar. “Sehingga ketetapan PBB terutang menjadi Rp19,8 miliar dari 13 ribuan SPPT,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Balikpapan Barat memiliki enam kelurahan. Dari jumlah itu, Kelurahan Kariangau menjadi penyumbang PBB-P2 terbesar dengan total PBB terutang Rp16,96 miliar.
Itu berasal dari 3 ribuan SPPT di Kelurahan Kariangau. “Karena masuk kawasan industri. Ada banyak bangunan besar yang memiliki perhitungan berbeda dari pemukiman biasa,” ungkapnya.
Keberadaan Kawasan Industri Kariangau (KIK) saat ini telah diisi puluhan perusahaan. Tentunya memiliki aset sebagian besar dengan NJOP di atas Rp100 juta.
Kemudian Kelurahan Baru Ilir mencatat 2 ribuan SPPT dengan PBB terutang Rp1,31 miliar. Lalu Kelurahan Baru Ulu sebanyak 2 ribuan SPPT dengan PBB terutang Rp446,4 juta,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kelurahan Marga Sari 1.685 SPPT dengan PBB terutang Rp452,2 juta. Selanjutnya Kelurahan Margo Mulyo memiliki 1.949 SPPT dengan PBB terutang Rp347,1 juta.
Terakhir yang paling rendah dari Kelurahan Baru Tengah. “Ada 2 ribuan SPPT dengan total PBB terutang Rp275,5 juta,” pungkasnya. (*)
