KOTAKU, BALIKPAPAN-Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendorong peran pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pasalnya, pemerintah daerah dinilai berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan perubahan iklim.
Hal ini menjadi latar belakang PPI KLHK menggelar rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengendalian Perubahan Iklim (Rakernis PPI) Regional Kalimantan, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, 20-21 Juli 2023. Dibuka secara resmi Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi.
“Tugas pengendalian iklim ini harus dilakukan secara bersama dan masif. Jadi saya berpesan nanti KLHK juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan,” ujar Hadi, ditemui di sela acara, Kamis (20/7/2023).
Menurutnya, kesadaran terkait aksi pengendalian perubahan iklim perlu diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat.
Rakernis PPI KLHK mengangkat tema Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak.
Istilah NDC atau kontribusi nasional yang ditetapkan, merupakan bentuk kontribusi tiap negara anggota PBB yang menandatangani Perjanjian Paris 2015, menurunkan emisi karbon untuk bersama-sama mencegah krisis iklim.
Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional (SAM IPI) Novia Widyaningtyas berharap rapat kerja dapat memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta.
Dalam implementasi aksi iklim tingkat tapak atau daerah, khususnya di Pulau Kalimantan.
Kegiatan ini, kata dia, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Rakernis juga dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Agus Rusly, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Wahyu Marjaka, dan Kepala Balai PPI Kalimantan Yudho Shekti Mustiko.
Rakernis diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Kalimantan.
Baik para akademisi, Kelompok Program Kampung Iklim (Proklim) dan swasta.
Novia menjelaskan, Rakernis PPI Regional Kalimantan merupakan rangkaian rapat kerja keempat yang sebelumnya digelar regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku dan Papua.
Peserta Rakernis juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan, melihat konsep pembangunan Forest City di IKN Nusantara.
Selain itu, peserta mengunjungi pengelolaan Ekowisata Bamboe Wanadesa di Kelurahan Karang Joang, dan pengolahan kompos dan co-firing di TPA Manggar. (*)
